Kediri, ArahJatim.com – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Kediri mengeluarkan maklumat resmi menolak rencana aksi demonstrasi yang digagas aktivis Muhammad Sholeh alias Cak Sholeh.
Aksi bertajuk “Rakyat Jawa Timur Menggugat” itu dijadwalkan berlangsung pada 3 September 2025 dengan tuntutan menurunkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dari jabatannya.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Kediri, M. Akson Nul Huda yang juga seorang advokat, menegaskan bahwa rencana aksi tersebut tidak sesuai prinsip hukum dan ketatanegaraan, serta berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan Jawa Timur.
“Kami menyatakan maklumat penolakan terhadap rencana aksi yang digagas Cak Sholeh. Aksi itu tidak sesuai dengan prinsip hukum, ketatanegaraan, dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta keamanan di Jawa Timur,” tegas Akson dalam konferensi pers di Kafe Joglo Semampir, Kota Kediri, Selasa (26/8/2025).
Empat Alasan Penolakan Aksi 3 September
Dalam maklumat bernomor :/MKL.PP/VIII/2025, Pemuda Pancasila menyebutkan beberapa alasan penolakan:
- Tidak demokratis, karena tidak melalui musyawarah publik, bukan keputusan organisasi, dan menggunakan nama “Rakyat Jawa Timur Menggugat” secara sepihak.
- Langkah inkonstitusional, sebab penurunan kepala daerah hanya bisa melalui mekanisme hukum dan politik yang sah sesuai UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014, bukan dengan tekanan aksi massa.
- Potensi gangguan stabilitas, karena narasi aksi dinilai provokatif dan memanfaatkan isu publik demi kepentingan politik tertentu.
- Tuduhan korupsi dan pungli tak berdasar, karena belum ada putusan pengadilan maupun laporan resmi ke lembaga berwenang.
Akson mengingatkan, aksi semacam ini bisa mencederai kepercayaan publik dan investor terhadap Jawa Timur.
“Demokrasi partisipatif harus mengedepankan forum legal dan keterwakilan yang sah, bukan klaim sepihak yang justru berpotensi memecah belah masyarakat,” ujarnya.
Tanggapan Soal Tuduhan ‘Cari Muka ke Pemerintah’
Akson juga menepis tuduhan bahwa pihak yang menolak aksi 3 September disebut sebagai antek pemerintah.
“Itu bualan murah. Kami menolak bukan karena cari muka, tapi karena kami ingin Jawa Timur tetap teduh, aman, dan damai. Jangan jadikan Jawa Timur seolah-olah tidak baik-baik saja demi kepentingan politik,” tegasnya.
Menurut Akson, aksi dengan tujuan menjatuhkan gubernur di tengah masa jabatan adalah tindakan yang keliru.
“Kalau aspirasi tentang pungutan liar atau kebijakan yang dianggap memberatkan, silakan disampaikan. Itu hak warga negara. Tapi kalau tujuannya menjatuhkan gubernur di tengah jalan, itu jelas offset dan tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.
Ajak ‘Diskusi Akal Sehat’ pada 3 September
Akson menegaskan, Pemuda Pancasila tidak akan tinggal diam. Pihaknya berencana hadir pada tanggal 3 September untuk “menyambut Cak Sholeh” dan mengajaknya berdiskusi secara terbuka.
“Kami akan sambut Cak Sholeh dengan kehangatan sebagai sesama warga Jawa Timur. Ini bukan soal fisik, tapi pertarungan akal sehat. Kami ingin menguji argumentasi mereka yang ingin menjatuhkan gubernur, apakah itu berdasarkan hukum atau sekadar birahi politik,” tegasnya.
Menurutnya, jika aksi ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi. “Bayangkan kalau model ini dijadikan contoh di daerah lain. Negara kita bisa kacau. Jawa Timur harus tetap damai, dan kami tidak akan berdiam diri,” pungkas Akson. (das)
