Jember, ArahJatim.com – Puluhan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kabupaten Jember menyuarakan harapan besar agar program-program yang mereka jalankan bisa berkesinambungan dengan dukungan dari pemerintah daerah. Harapan tersebut disampaikan dalam workshop bertajuk “Membangun Sistem Keberlanjutan Program Kemanusiaan Inklusif melalui Kerja Kolaboratif Mitra Pembangunan di Kabupaten Jember” yang digelar oleh Perkumpulan SuaR Indonesia di Aula Bakorwil V Jember, Jumat (26/7).
Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yakni Pendiri SuaR Indonesia, Sanusi, serta Ketua Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) Kabupaten Jember, Gogot C. Baskoro.
Sanusi mengungkapkan bahwa keberlangsungan program kemanusiaan sering kali terhambat karena bergantung pada masa kontrak pendonor. Untuk itu, diperlukan sinergi dengan pemerintah daerah agar program yang sudah berjalan tidak berhenti di tengah jalan. “Kita ingin menyelaraskan program kita dengan arah kebijakan Pemkab Jember, sehingga bisa terus berlanjut dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Sanusi menjelaskan, sejak Mei 2022, SuaR Indonesia bersama Yayasan Gemilang Sehat Indonesia telah menjalankan program Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (PKRS) bagi siswa-siswi SMP dan MTs di Kecamatan Silo dan Ledokombo. Program ini menjangkau enam sekolah, terdiri dari tiga SMP negeri, satu SMP swasta, dan dua MTs yang berbasis pesantren.
“Program ini melibatkan banyak pihak, mulai dari guru pendamping setara, manajemen sekolah dan pesantren, puskesmas, muspika, hingga dinas terkait seperti DP3AKB, Kemenag, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Jember. Media massa juga kami libatkan,” imbuh Sanusi.
Sementara itu, Gogot C. Baskoro memaparkan visi-misi Bupati Jember dan mengajak OMS untuk bersinergi dalam program prioritas, terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Namun, ia menegaskan bahwa pendekatan harus berbasis kolaborasi, bukan semata-mata pengajuan proposal anggaran.
“Silakan ajukan program yang bisa mendukung agenda pembangunan daerah. Tapi jangan datang ke saya hanya untuk minta dana. Peran saya adalah menjembatani komunikasi ke bupati, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh OPD terkait,” jelas Gogot.
Dalam forum tersebut, para peserta turut mempresentasikan program masing-masing—mulai dari pelestarian benda budaya, advokasi kebijakan kesehatan, hingga perlindungan warga berkebutuhan khusus saat bencana. Salah satu harapan yang disuarakan adalah agar dukungan yang selama ini sebatas surat edaran dari dinas teknis bisa ditingkatkan menjadi Surat Keputusan (SK) Bupati.
“Kalau bisa, surat edaran dari Dinas Pendidikan terkait program kami dapat diperkuat dengan SK Bupati. Itu akan memberi pengaruh besar terhadap keberlanjutan program di lapangan,” ujar Budiman Widyanarko, Project Officer SuaR Indonesia.
Budiman menambahkan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mendorong partisipasi aktif OMS dalam pembangunan Jember yang inklusif. “Kami ingin memastikan pendekatan kemanusiaan dapat terus tumbuh lewat layanan publik yang ramah, terbuka, tanpa diskriminasi. Dan tentu, memperkuat posisi OMS sebagai mitra pemerintah dalam mengakses sumber daya dan pendanaan,” tutupnya.
