Oleh: Malika Dwi Ana
Euforia Baru, Masalah Lama
Flashback 2018: Jokowi berpidato, “Kita kuasai 51% Freeport!” Bicaranya gak bisa dipegang. Kalau gak bohong ya dusta. Divestasi 51% itu kebohongan yang hakiki.
Mari kita bicara jujur, tanpa grandiosity euforia, tanpa jargon patriotik.
Pada akhir 2018, Jokowi naik panggung dan mengumumkan bahwa Indonesia telah menguasai 51% saham Freeport. Rakyat bersorak. Media ramai. Bendera merah putih berkibar. “Kita sudah jadi tuan di rumah sendiri,” katanya. Namun tujuh tahun kemudian, di 2025, mari kita buka lembaran demi lembaran fakta njlêkèthèk yang disembunyikan di balik sorak-sorai itu.
Pertama, apa yang sebenarnya terjadi? PT Inalum, BUMN kita, tidak membeli saham itu dengan uang kas negara. Mereka meminjam US$4 miliar dari 11 bank asing — JPMorgan, Citibank, HSBC, dan kawan-kawannya. Saham 51% itu langsung dijadikan jaminan utang. Artinya, kalau Inalum gagal bayar, bank-bank asing itu yang akan mengambil alih sahamnya. Kita bukan membeli Freeport. Kita sedang menggadaikan emas Papua untuk bayar cicilan.
Kedua, siapa yang mengendalikan tambang? Freeport McMoRan masih pegang IUPK hingga 2041. Mereka yang menentukan berapa ton emas yang digali. Mereka yang mendapatkan dividen dulu. Inalum? Cuma dapetin sisa setelah Freeport ambil jatah prioritasnya. 51% saham di atas kertas, tapi kontrol operasional nol. Kita punya saham mayoritas, tapi tetap jadi penonton di tambang sendiri.
Ketiga, rakyat Papua mendapatkan apa? Tahun 2023, dari total pendapatan Freeport sekitar Rp120 triliun, Papua hanya dapat Rp1,2 triliun — kurang dari 1%. Sisanya? 40% ke Freeport sebagai dividen, 30% ke bank asing sebagai bunga utang, sisanya lenyap entah ke mana. Anak-anak Amungme masih minum air keruh dari sungai yang tercemar tailing. Sekolah? Rumah sakit? Lapangan kerja layak? Hanya janji yang tak pernah ditepati.
Lalu datanglah janji baru di 2025. Prabowo dan Bahlil bilang akan menambah 10-12% saham lagi, bahkan “gratis”, jadi total 61-63%. Keren? Tunggu. Janji itu baru berlaku setelah 2041 — saat produksi emas sudah menurun drastis. Freeport tetap pegang 37% saham dan hak kelola. “Gratis” katanya. Tapi gratis apa? Gratis kontrak panjang yang mengikat kita sampai anak cucu?
Laba Freeport sendiri anjlok 18% di semester pertama 2025. Pendapatan turun, produksi menurun, tapi utang Inalum masih menggunung. Bunga US$250 juta per tahun harus dibayar. Dari mana? Dari emas yang seharusnya jadi milik rakyat. Inalum terus refinancing utang — artinya, gali lubang, tutup lubang. Hutang tidak pernah benar-benar lunas.
Dan yang paling tragis: baru-baru ini, longsor di Grasberg menewaskan 7 pekerja. Komnas HAM menuding Freeport lalai. Tapi apa yang dilakukan pemerintah? Diam. Freeport tetap beroperasi. Korban dikubur. Janji keselamatan kerja, kosong!
Ini bukan divestasi. Ini propaganda.
2018: umumkan 51% untuk menang Pilpres 2019.
2025: janji 12% lagi untuk apa? Menutup lubang laporan keuangan? Atau persiapan narasi baru?
Kedaulatan ekonomi? Itu halusinasi. Jangan buat publik tertawa. Kalian tidak merebut Freeport. Tapi menjual masa depan Papua demi headline lima menit.
Jokowi bilang “kita bayar tunai”. Bohong!
Rini bilang “kita kuasai mayoritas”. Bohong!
Bahlil bilang “tambahan saham gratis”. Bohong lagi!
Emas di Timika bukan milik Freeport.
Bukan milik Inalum.
Bukan milik Jokowi, Prabowo, atau siapa pun di Jakarta.
Itu milik rakyat Papua yang setiap hari menghirup debu tambang dan menangisi anaknya yang mati kelaparan dan sakit tanpa pertolongan.
Bangun! Baca ulang kontraknya. Tanya: kapan saham itu bebas dari utang?
Kapan Freeport keluar dari Papua?
Kapan 1% jadi 50% untuk rakyat lokal?
Kalau tidak ditagih sekarang, 2041 akan datang dengan narasi grandiosity yang sama:
“Kita sudah kuasai 63%!”
Dan bank asing akan tertawa lagi.
Ini bukan akhir cerita. Ini awal dari kebangkitan, atau kehancuran?
( Malika’s insight 29/10/2025 )
Penulis : Pemerhati Sosial
