Bangkalan, ArahJatim.com – Penjualan harga pupuk yang di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) membuat wakil bupati (Wabup) Bangkalan geram. Pasalnya, ketidaksesuaian harga tersebut terjadi di banyak tempat di Kabupaten Bangkalan. Pihaknya tak segan akan mencabut izin distributor ataupun kios yang bermasalah terhadap peredaran pupuk.
“Sangat disayangnya harga pupuk yang tidak sesuai HET. Kasian para petani,” kata Mohni, Wabup Kabupaten Bangkalan, Senin (3/1/2022).
Oleh karena itu, dirinya telah memerintahkan Dinas Pertanian agar mengumpulkan para distributor dan kios penjualan pupuk. Hal itu penting untuk mengetahui langsung kondisi ketidaksesuaian harga penjualan di lapangan.
“Untuk para petani agar tetap tenang. Kita akan upayakan dengan para pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk. Kita akan kumpulkan untuk evaluasi. Distibutor dan para kios,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi pelanggaran HET tetap berada dalam proses distribusi. Penyebabnya akan dievaluasi agar tidak timbul tindakan pelanggaran hukum. Pihaknya berjanji, tim satgas dari pemerintah daerah akan berusaha memutus mata rantai pola distribusi penjualan yang di atas HET.
“Saya melihat petani ini merupakan profesi yang mandiri. Mereka menanam di lahannya, dengan sabar dan telaten merawat dan menunggu sampai masa panen. Jadi harus diperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mereka,” ungkap wabup.
Sementara itu, berdasarkan pemantauan Forum Persatuan Petani (FPP) Kecamatan Socah. Ada penjualan harga di atas Rp 112 ribu untuk pupuk urea. Itu terjadi di seluruh kios penjualan pupuk subsidi.
“Kita sudah pantau. Kios-kios seluruhnya menjual Rp 120 ribu. Alasannya ada tambahan biaya angkut. Tapi itu juga tidak dibenarkan. Sebab, pengiriman pupuk sudah berdasarkan perhitungan aturan HET,” ujar Rubai, Ketua FPP. (rid/fik)
