Oleh: Malika Dwi Ana
Defisit APBN 2025 nyaris menyentuh batas 3 persen, utang jatuh tempo 2026 membengkak menjadi Rp833,96 triliun, dan total kebutuhan bruto refinancing bisa mencapai Rp1.650 triliun jika ditambah bunga serta defisit baru. Rupiah tertekan, inflasi mengintai, dan ruang belanja produktif semakin sempit.
Di tengah ancaman fiskal yang nyata ini, pemerintah justru menggelontorkan ratusan triliun untuk program konsumtif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp335 triliun di 2026 dan Gentengisasi yang terkesan kosmetik. Pendidikan murni terkikis, kesehatan terbatas (ada penon-aktifan BPJS), reformasi struktural tertunda—semua dikorbankan demi narasi sukses jangka pendek yang semakin sulit dipertahankan.
Kondisi Fiskal: Bukan Lagi Peringatan, Tapi Ancaman Langsung
Utang jatuh tempo Rp833,96 triliun bukanlah angka yang abstrak—ini real beban refinancing raksasa yang harus ditanggung dengan suku bunga tinggi dan investor global yang semakin selektif. Moody’s telah merevisi outlook negatif, dan jika gagal roll over, risiko default atau krisis nilai tukar sangat nyata. Moody’s ini salah satu lembaga pemeringkat kredit terbesar di dunia. Moody’s sudah memberikan sinyal bahaya (outlook negatif), kalau Indonesia gagal ganti utang lama dengan utang baru, bisa-bisa negara nggak bisa bayar utang (default) atau rupiah ambruk parah (krisis nilai tukar). Dua-duanya sama-sama membuat ekonomi dan kehidupan rakyat jadi sangat susah.
Pajak Januari 2026 tumbuh 30,8 persen (Rp116,2 triliun), tapi target tahunan Rp2.357,7 triliun tetap sangat ambisius—realisasi 2025 hanya 87 persen. Jika gagal lagi, defisit 2026 (target 2,68 persen) berpotensi jebol di atas 3 persen, melanggar batas UU Keuangan Negara. Menkeu Purbaya bersikeras “fokus 3 persen harga mati”, tapi INDEF sudah menyebut defisit fiskal “di tepi jurang” karena elastisitas pajak lemah dan ketergantungan pada penerimaan non-pajak yang rapuh.
Keresahan Rakyat: Bukan Lagi Keluhan, Tapi Jeritan
Protes terhadap MBG terus membesar: ribuan kasus keracunan anak, dugaan korupsi kontrak yayasan mitra, menu yang sering kali tidak memenuhi standar gizi. Gentengisasi dianggap solusi kosmetik, bukan jawaban atas akar masalah seperti rumah layak dan hunian murah. Di luar itu, keresahan atas kebijakan luar negeri (misalnya BoP Trump yang melibatkan Israel) memicu demonstrasi solidaritas Palestina. Di media sosial dan lapangan, masyarakat merasa untuk “bertahan hidup” saja sudah susah: PHK massal, harga pangan naik, banjir dan longsor akibat deforestasi, serta kemiskinan rentan masih tinggi (68 persen jika pakai standar Bank Dunia).
Program seperti MBG dan Gentengisasi memang menjadi simbol: anggaran jumbo diklaim dari penghematan alias efisiensi agar “tidak dimakan korupsi”, namun kritik dari ICW, JPPI, dan koalisi sipil semakin keras menyebut bahwa program ini malah membuka celah rente, konflik kepentingan, dan korupsi berjamaah. Anggaran pendidikan yang murni terkikis (efektif tersisa sekitar 14-16 persen APBN, di bawah mandat 20 persen dari yang sudah ditetapkan UUD 45), sementara belanja pegawai (ASN, TNI, Polri) tetap 15-16 persen total belanja—prioritas stabilitas kekuasaan lebih tinggi daripada investasi SDM.
Paradigma yang Harus Diubah—Sekarang atau Terlambat
Di tengah keresahan yang semakin membesar, masukan berikut bukan sekadar kritik, melainkan blueprint reformasi yang harus segera dijalankan:
- Hapus kepentingan Pilpres 2029 dan politik gentong babi. Politik transaksional (bagi-bagi proyek dan kontrak) menjadi racun utama. Reformasi partai dan pembatasan dana kampanye harus jadi prioritas.
- Hapus kepentingan bisnis pejabat, politisi, polisi, dan tentara. Konflik kepentingan kental di megaproyek (sawit, tambang, food estate). Transparansi aset dan larangan bisnis bagi pejabat aktif harus ditegakkan dengan ketat.
- Cek dan berantas korupsi di program prioritas. MBG sangat rawan bancakan (potongan yayasan, mitra bermasalah). Audit investigatif KPK, BPK, dan BPKP harus dilakukan segera—bukan hanya klaim “sistem yang menutup celah” dari BGN.
- Kembalikan pendidikan sebagai prioritas utama. Indonesia Emas 2045 mustahil terwujud tanpa SDM unggul. Alokasi 20 persen murni bener-bener untuk pendidikan (tanpa “dipotong” MBG) serta reformasi kurikulum dan guru haruslah menjadi nomor satu.
- Fokus membangun kepercayaan investor global. Dengan utang jatuh tempo Rp833 triliun, kita butuh inflow (pemasukan) FDI stabil. FDI, Foreign Direct Investment, yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut Penanaman Modal Asing Langsung atau Investasi Asing Langsung.
Reformasi regulasi, hukum, dan anti-korupsi menjadi kunci—bukan hanya diplomasi.
- Reformasi birokrasi digital dan kualitas SDM aparat. Layanan digital (e-government) bisa memotong birokrasi lambat dan korupsi. Pelatihan dan meritokrasi untuk pejabat ekonomi serta pelayanan publik harus ditingkatkan.
- Komunikasi persuasif dengan negara yang menganggap Indonesia ancaman. Perbanyak teman melalui diplomasi aktif di ASEAN, BRICS, G20, tapi tetap bebas aktif. Hindari persepsi “ancaman” dari isu lingkungan, SDA, atau posisi geopolitik.
- Proteksi pangan nasional. Hadapi risiko perang dunia dan iklim dengan memperbanyak stok beras, diversifikasi pangan, dan cadangan strategis harus dikuatkan—bukan bergantung impor.
Indonesia punya potensi besar, dengan sumber daya alam melimpah, bonus demografi, dan posisi strategis. Namun, pengelolaan fiskal dan prioritas terasa salah arah. Masukan seperti ini bukan untuk memperoleh apresiasi, melainkan untuk perubahan nyata. Di tengah keresahan yang semakin membesar ini, suara jujur dan berorientasi rakyat harusnya yang paling dibutuhkan.
Semoga 2026 menjadi tahun koreksi besar-besaran, bukan malah kelanjutan paradoks yang semakin menyakitkan. Rakyat tidak butuh janji manis; mereka butuh kebijakan yang benar-benar bekerja untuk kesejahteraan bersama. Waktunya berubah—sebelum terlambat.
Malika Dwi Ana, Pengamat Sosial Politik
17 Februari 2026
