Oleh: Malika Dwi Ana
Politik perut adalah politik yang paling ampuh: menyentuh perut rakyat langsung. Soeharto paham betul itu. Prabowo juga paham. Tapi cara mereka menjalankannya sangat berbeda — dan perbedaannya mencerminkan visi yang sangat bertolak belakang.
Soeharto: Politik Perut yang Produktif
Soeharto membangun politik perut dengan prinsip yang sangat jelas:
“Hutang tidak boleh menjadi tai.”
Dia tidak memberi makan rakyat dengan uang pinjaman untuk konsumsi harian. Dia memberi alat produksi agar rakyat bisa makan dari hasil sendiri.
Program ikoniknya:
- 4 Sehat 5 Sempurna — kampanye gizi paling sederhana dan berhasil di dunia.
- Swasembada Pangan (1984) — Indonesia dari importir beras terbesar menjadi eksportir.
Caranya: dengan subsidi pupuk masif, memberikan bibit unggul, irigasi besar-besaran, Kredit Usaha Tani (KUT), dan ribuan penyuluh lapangan yang turun ke desa.
Hasilnya bener-bener tak mengkhianati usaha.
Petani sejahtera, harga beras stabil, rakyat kecil bisa membeli lauk-pauk, dan negara tidak bergantung impor. Politik perutnya produktif. Rakyat bukan hanya kenyang hari ini, tapi besok juga bisa kenyang tanpa bergantung program pemerintah.
Prabowo: Politik Perut yang Konsumtif dan Bergantung
MBG adalah politik perut era sekarang — tapi jenis yang berbeda.
Bukan lagi membangun kapasitas produksi, tapi memberi makan langsung setiap hari pakai uang negara Rp335 triliun per tahun. Sumbernya? Utang dan APBN yang dipotong dari pos lain (termasuk pendidikan).
Ciri-cirinya:
- Konsumtif, bukan produktif.
- Bergantung selamanya pada APBN (kalau stop, anak-anak kembali lapar).
- Rantai pasok dikuasai supplier besar, yayasan mitra, dan kini bahkan Polri (1.147 dapur SPPG).
- UMKM dan pedagang kecil (kantin sekolah, warung pinggir jalan) kehilangan omset karena anak sudah mendapatkan makan gratis.
- Keracunan massal (lebih dari 21 ribu korban), menu ala kadarnya, UPF = Ultra-Processed Food — makanan pabrikan ultra-olahan yang praktis tapi sering kurang bergizi dan berisiko kesehatan masih dibolehin masuk “asalkan made in lokal”.
Soeharto memberi kail dan ikan.
Prabowo memberi ikan setiap hari — tapi ikannya sering kali busuk, beracun dan kailnya tidak pernah diberikan.
Politik Perut yang Berbeda Tujuan
Soeharto menggunakan politik perut untuk membangun kemandirian.
Prabowo menggunakan politik perut untuk membangun loyalitas.
Itu perbedaannya yang paling mendasar.
Soeharto ingin rakyat bisa berdiri sendiri.
Prabowo ingin rakyat bergantung — sehingga pada 2029 mereka diharapkan akan ingat “siapa yang memberi makan”.
Soeharto membangun swasembada meski dengan otoritarianisme.
Prabowo membangun ketergantungan meski dengan demokrasi.
Ironi yang Pahit
Di era Soeharto, petani kecil diuntungkan.
Di era MBG, pedagang kecil dan UMKM justru dirugikan.
Di era Soeharto, gizi dibangun dari bawah (rumah tangga plus produksi lokal).
Di era MBG, gizi dibangun dari atas (dari dapur besar, supplier kakap, dan UPF).
Soeharto bilang hutang tidak boleh menjadi tai.
MBG dibayar dengan utang yang semakin besar — untuk program yang belum tentu bergizi dan berisiko tinggi.
Ini bukan soal siapa lebih baik atau lebih buruk secara pribadi. Ini soal jenis politik perut yang dipilih.
Soeharto memilih politik perut yang membangun.
Prabowo memilih politik perut yang mengikat.
Dan rakyat kecil — terutama pedagang kecil, petani kecil, dan orang tua yang kehilangan rezeki — kini menanggung konsekuensinya.
Malika Dwi Ana, Pengamat Sosial Politik
16 Februari 2026
