TULUNGAGUNG, ARAHJATIM.COM — Perubahan dunia digital yang bergerak serbacepat menuntut instansi pemerintah untuk ikut beradaptasi. Agar pengelolaan media sosial dan saluran komunikasi publik tidak menjadi beban tugas, Pemkab Tulungagung membekali hampir seratus personel kehumasan dari seluruh SKPD dan kecamatan melalui pelatihan optimalisasi digital, Senin (14/9/2026).
Pelatihan yang berlangsung di Ruang Prajamukti Pemkab Tulungagung ini merupakan hasil kolaborasi dengan Universitas Brawijaya (UB) Malang melalui program pengabdian masyarakat bertajuk Dosen Berkarya.
Transformasi Humas Pemkab: Dari Beban Jadi Kemudahan
Pembukaan acara dihadiri langsung oleh Plt. Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, yang didampingi Sekretaris Daerah Tri Hariyadi serta jajaran tim akademisi Universitas Brawijaya.
Dalam sambutannya, Ahmad Baharudin mengapresiasi langkah inovatif Unibraw yang memilih Tulungagung sebagai lokasi program. Menurutnya, ASN yang membidangi kehumasan harus mampu menjalin komunikasi yang interaktif dan transparan dengan masyarakat.
”Kami merasa perlu terus membangun komunikasi yang komunikatif, interaktif, dan edukatif. Sebagai pimpinan, saya berharap ada peningkatan kualitas transparansi publik. Kita harus mau belajar terus—sebab jika tidak, kita yang akan ditinggalkan oleh era,” tegas Baharudin.
Ia pun meminta para peserta untuk tidak menunda-nunda dan segera mengimplementasikan ilmu yang didapat di unit kerja masing-masing.
Tangkis Hoaks lewat Komunikasi Dua Arah
Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, Azizun Kurnia Ilahi, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menjawab tantangan pesatnya arus informasi di media sosial.
”Ini bentuk pengabdian perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas SDM kehumasan. Perkembangan media sosial punya plus dan minusnya. Melalui pelatihan ini, harapannya para personel di lapangan mampu beradaptasi dan bersinergi demi kemajuan publik,” papar Azizun.
Tak hanya pembekalan teori, Unibraw juga menerjunkan tim pendamping untuk membimbing praktik secara langsung. Pelatihan ini memfokuskan pada pemanfaatan platform digital agar proses klarifikasi informasi berjalan cepat, transparan, dan edukatif.
Pola komunikasi timbal balik yang responsif diyakini menjadi kunci utama Pemkab dalam menutup ruang gerak penyebaran hoaks di tengah masyarakat. (don1)
