MUI Ingatkan Lagi Soal Fatwa Haram Ganti Kelamin

oleh -
https://live.staticflickr.com/65535/49525343816_31d1db7341_b.jpg
Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh. (Foto: dok.arahjatim.com)

Jakarta, ArahJatim.com – Seiring ramainya pemberitaan kasus pidana narkoba yang menimpa salah seorang artis, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti fenomena pergantian jenis kelamin seperti yang diduga dilakukan pesohor tersebut. MUI melalui Sekretaris Komisi Fatwa, Asrorun Niam Sholeh mengingatkan kembali tentang hukum haramnya mengganti jenis kelamin.

Sebagaimana tertulis dalam rilis yang diterima ArahJatim.com, MUI mengeluarkan fatwa tentang pergantian jenis kelamin ini, pada Juli 2010.

Dalam fatwa tersebut ditegaskan, haram hukumnya bagi seseorang mengubah alat kelaminnya dari pria menjadi wanita atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misal dengan operasi kelamin. Hal ini juga berlaku bagi siapapun yang membantu melakukan tindakan ganti kelamin.

Sementara itu, penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi pergantian alat kelamin tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar’i terkait tindakan tersebut.

Ditegaskan Niam, kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti belum dilakukan operasi ganti kelamin, meskipun telah memperoleh penetapan pengadilan.

Ilustrasi Transgender.

Namun demikian, fatwa haram ini tidak berlaku pada kasus seseorang yang ingin menyempurnakan alat kelaminnya dikarenakan memiliki alat kelamin ganda (khantsa).

Pada kasus ini, menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khantsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui proses operasi penyempurnaan alat kelamin, hukumnya diperbolehkan.

Hukum ini pun berlaku bagi pihak yang membantu melaksanakan penyempurnaan alat kelamin tersebut. Pelaksanaan tindakan ini harus didasarkan atas pertimbangan medis bukan hanya pertimbangan psikis semata.

Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat tindakan tersebut dibolehkan sehingga memiliki implikasi hukum syar’i terkait penyempurnaan tersebut.

“Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan, sekalipun belum mendapat penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut,” pungkas Niam. (aj)