Kediri, ArahJatim.com – Ketegangan yang sempat mewarnai rapat pleno Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) memantik keprihatinan mendalam dari kalangan pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Putri Assalamah Lirboyo, H.M. Abdul Muid, menyayangkan terjadinya aksi saling dorong antarpeserta saat membahas lokasi Muktamar NU tersebut.
Pria yang akrab disapa Gus Muid ini mengingatkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah dalam organisasi sebesar NU. Namun, forum tertinggi tersebut seharusnya tetap mengedepankan adab dan akhlakul karimah sebagai identitas warga Nahdliyin.
Latar Belakang: Sempat Diketok di Lirboyo, Berujung Protes Daerah
Ketegangan dalam rapat pleno ini sebenarnya dipicu oleh dinamika penentuan tuan rumah Muktamar NU ke-35. Berdasarkan informasi terbaru, lokasi muktamar sebenarnya sempat diketok palu di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Namun, keputusan tersebut langsung menuai protes keras dari sejumlah pengurus wilayah (PWNU) dan pengurus cabang (PCNU).
Suasana forum dilaporkan sempat memanas karena beberapa pihak menilai proses penentuan tersebut belum mengakomodasi aspirasi daerah secara utuh. Alhasil, keputusan di Lirboyo terpaksa ditinjau ulang dan bursa calon tuan rumah kembali dibuka lebar.
Buntut dari gelombang protes tersebut, PBNU akhirnya menganulir keputusan awal dan menetapkan lima daerah sebagai kandidat resmi, yaitu Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.
”Jadi nanti kelima tempat itu akan disurvei tim dan diputuskan,” ungkap Prof. Mohammad Nuh.
Tim khusus dari PBNU nantinya akan turun langsung untuk melakukan verifikasi kelayakan, mulai dari kesiapan infrastruktur, aksesibilitas, hingga kapasitas daerah dalam menampung ribuan muktamirin dari seluruh Indonesia.
Marwah NU Ada pada Keluhuran Budi
Menurut Gus Muid, ruang rapat pleno seharusnya menjadi panggung musyawarah yang sejuk, bukan ajang yang mempertontonkan ketegangan ego.
”Perbedaan pandangan adalah sesuatu yang biasa dalam organisasi sebesar NU. Akan tetapi, semua harus disampaikan dengan cara yang santun dan bermartabat,” ujar Gus Muid.
Ia menegaskan, NU bukanlah organisasi biasa. Sebagai wadah yang lahir dari perjuangan para ulama, NU memiliki tanggung jawab moral untuk selalu menampilkan keteladanan di tengah masyarakat.
”NU adalah organisasi kebangkitan ulama. Karena itu, para pengurusnya harus menampilkan akhlak yang baik sebagaimana dicontohkan para masyayikh. Marwah NU tidak hanya dijaga dengan kekuatan organisasi, tetapi juga dengan keluhuran budi para penggeraknya,” lanjutnya.
Evaluasi Kaderisasi: Cari Pemimpin yang Mengayomi
Peristiwa ini, bagi Gus Muid, harus menjadi bahan evaluasi bersama dalam sistem kaderisasi serta rekrutmen kepengurusan NU di masa depan. Aspek integritas dan kematangan emosi harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih figur pemimpin.
Ke depan, ia berharap NU lebih selektif dalam menyusun kepengurusan agar amanah organisasi dapat diemban oleh orang-orang yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai keulamaan.
”Kita harus lebih selektif dalam memilih pengurus. Jabatan di NU adalah amanah yang harus diemban oleh orang-orang yang mampu menjaga persatuan dan mengedepankan musyawarah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar NU membentengi diri dari masuknya budaya kekerasan atau perilaku yang bertentangan dengan tradisi keilmuan pesantren. Organisasi para ulama, menurutnya, harus dipimpin oleh sosok yang mampu menjadi teladan, bukan yang mengedepankan emosi.
Kembali ke Khittah Musyawarah dan Kebijaksanaan
Di akhir penyampaiannya, Gus Muid berharap insiden ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen NU di semua tingkatan untuk memperkuat persaudaraan.
Ia mengajak seluruh kader untuk mendinginkan kepala dan mengembalikan setiap dinamika internal kepada semangat musyawarah yang berlandaskan adab serta kebijaksanaan khas para pendiri NU. (das)
