Jaksa Agung Cek Peran Serta Jajarannya dalam Pengendalian Covid-19

oleh -

Jakarta, ArahJatim.com – Menjelang hari bakti Adhyaksa ke-61, Jaksa Agung RI Sanitiar Buhanuddin melakukan kunjungan kerja (kunker) secara virtual. Kunker virtual ini dilakukan dari ruang kerja Jaksa Agung di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/7/2021.

Turut hadir dalam kunker virtual ini Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. Turut hadir secara virtual di antaranya para staf ahli Jaksa Agung RI, para pejabat Eselon II, III, IV di lingkungan Kejagung.

Dari daerah tampak hadir secara virtual para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia beserta jajarannya serta perwakilan Kejaksaan di luar negeri. Mereka semua hadir dari ruang kerja kantor masing-masing.

“Maksud dan tujuan kunjungan kerja virtual ini guna memastikan arahan yang telah disampaikan pada kunjungan kerja sebelumnya dan tindak lanjut serta pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah diterbitkan, baik dalam bentuk Surat Jaksa Agung, Surat Edaran, Instruksi, Keputusan, Peraturan Kejaksaan maupun Pedoman yang harus diperhatikan, dicermati dan dilaksanakan,” kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Saat ini pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di beberapa daerah, dan PPKM Level Empat di wilayah Jawa dan Bali. Terkait hal tersebut, Jaksa Agung meminta pelibatan Kejaksaan dalam pengendalian pandemi Covid-19 haruslah totalitas.

Menurut Burhanuddin, inilah saatnya bagi jajaran Kejaksaan untuk menunjukkan darma bakti kepada bangsa dan negara. Ia mengajak seluruh insan Adhyaksa untuk turut terpanggil mengerahkan sumber daya yang ada dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Burhanuddin juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri di Pulau Jawa dan Bali.

Berdasarkan laporan yang diterima, tutur Burhanuddin, kontribusi Kejaksaan bersama-sama dengan Forkompimda dan satgas pengendalian Covid-19 dalam mengendalikan krisis pandemi ini sudah cukup baik.

Namun ia mengingatkan agar Kejaksaan lebih fokus pada isu-isu kelangkaan obat dan kelangkaan gas oksigen.

Dalam hal penegakan hukum bagi setiap pelanggar PPKM darurat ada dua aspek yang harus diperhatikan. Pertama aspek proses penegakan hukum yang mengedepankan sisi humanisme. Dalam arti memperlakukan para pelanggar dengan sopan dan penuh sikap empati. Jangan dudukan masyarakat pelanggar PPKM sebagai penjahat, mereka saat ini sedang susah dalam bertahan untuk hidup.

Kedua adalah aspek penindakan, yakni pengenaan sanksi bagi para pelanggar PPKM. Penerapan sanksi tersebut haruslah tegas, terukur dan edukatif. Dalam arti sanksi tersebut diterapkan kepada siapa saja tanpa pandang bulu dan didasarkan pada pertimbangan yang mampu memberikan efek jera bagi para pelanggar. Kemudian sanksi yang dikenakan mampu menimbulkan kesadaran bagi pelanggar.

Dalam hal ini ada berbagai tingkatan sanksi, mulai dari sanksi yang paling ringan berupa teguran, sanksi sosial, sampai dengan sanksi kurungan badan. Artinya ada pilihan untuk menjatuhkan jenis dan berat sanksi.

Burhanuddin meminta agar jajaran tidak salah dalam menjatuhkan sanksi. Harus bijaksana dalam menjatuhkan sanksi, dan selalu kedepankan nilai kemanfaatan. (tis)

No More Posts Available.

No more pages to load.