Hitungan Hari, Transformasi Bangkalan Jadi Kabupaten Penuh Sampah

oleh -
Sampah DI Kab Bangkalan. (Foto : Rid/Arahjatim)

Bangkalan, ArahJatim.com – Persoalan sampah tak hanya terjadi di kota besar metropolitan saja. Kabupaten Bangkalan menjadi kota penuh sampah belakangan hari terakhir. Bau busuknya menyeruak tatkala warga desa Buluh kecamatan Socah yang berada di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melakukan aksi demo ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kamis (20/2/2020).

Warga meminta agar TPA Buluh segera direlokasi karena overload. Setiap hari warga sekitar mencium bau tak sedap. Keberadaannya dianggap merugikan masyarakat. Mereka menilai penempatan TPA di desanya tak ada ijin operasi meskipun ditempati sejak 15 tahun lalu.

Aksi itu bukan tanpa dasar. Mereka berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah yang ditengarai hanya menjadi pajangan yang ada tak sesuai realita. Sebab, pengelolaannya dianggap tidak maksimal.

Lokasi TPA memang berdekatan dengan pemukiman warga dan lahan pertanian warga. Bau dan asap dari pembakaran sangat mengganggu lahan serta masyarakat yang bermukim.

Ditambah, baunya akan semakin busuk saat diguyur air hujan.

Masyarakat pun menuntut kejelasan dari DLH untuk memperjelas legalitas perijinan lahan TPA di Desa Buluh. Mereka meminta DLH untuk menunjukkan bukti legalitas ijin lahan di TPA. Jika tidak mereka mengancam akan menyegel dan menutup TPA di Desa Buluh.

Selain itu, warga menagih komitmen DLH Bangkalan terhadap nota kesepakatan yang dijalin dengan Pemuda Socah pada tanggal 25 November 2019 lalu, serta merealisasikan kompensasi bagi masyarakat terdampak di sekitar TPA sesuai pasal 7 dan 35 dalam Perda no. 5 Tahun 2012.

Dampak sampah di TPA yang hanya ditumpuk dan dibakar tanpa adanya pengelolaan, jelas itu menyalahi aturan sebagaimana tertuang pada pasal 5 dan 6 serta BAB VII tentang pengelolaan sampah dalam Perda no 5 tahun 2012.

“Dampaknya pada masyarakat khususnya di Desa Buluh. Karena memang realita yang ada di TPA hanya ditumpuk dan dibakar saja. Baunya sangat luar biasa apalagi musim hujan seperti sekarang,” ungkap Oktavian Ismail korlap aksi.

Tentu saja tuduhan tentang pengelolaan sampah tak berijin dibantah oleh Sekretaris DLH, Joni Artiono. Dia mengelak dan menyebut kalau lokasi TPA mempunyai ijin sejak tahun 2005. Namun, tak bisa menunjukkan lantaran merasa kesulitan untuk membongkar tumpukan berkas arsip kantor.

Alasan tersebut rupanya tak membuat masyarakat percaya. Keesokan harinya, Jumat (21/2/2020) siang warga Buluh berkumpul di lokasi TPA. Janji mereka untuk menutup paksa TPA dilakukan dengan menyegel pintu masuk. Mereka berani berbuat demikian, karena merasa bosan terhadap janji pemerintah untuk merelokasi ke tempat lain.

Memang, pada tahun 2015 rencana relokasi dengan pembebasan lahan di kawasan Tragah pernah dihembuskan DLH. Bahkan, sudah masuk dalam anggaran APBD, tetapi tidak ada penyerapan sehingga harus dikembalikan pada kas negara.

“Kami akan tetap menyegel tempat ini sampai ada solusi dan keseriusan pemerintah dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan,” jelas Syaiful Amri, Sekretaris Desa Buluh.

Sementara itu, Kepala DLH Bangkalan, Hadari menyampaikan, TPA desa Buluh merupakan satu-satunya tempat pembuangan yang menjadi harapan pemerintah daerah. Sebab, tak ada TPA lagi yang menjadi tempat pembuangan. Jika disegal, tentu sampah akan menumpuk di armada DLH.

Persoalan ini akan menghambat proses pembuangan sampah dari hulu. Setiap hari, ada 10 truk sampah yang beroperasi dengan muatan 50 ton sampah yang dihasilkan dari 60 Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Semuanya akan diangkut ke TPA Buluh.

Atas penyegelan yang dilakukan oleh warga, Bupati Bangkalan pun turun tangan menyelesaikan persoalan sampah. Masyarakat Buluh dikumpulkan di Pendopo Agung untuk diajak rembuk bersama. Bupati meminta pemecahan solusi yang harus dilakukan bersama warga setempat. Namun, rupanya mediasi itu tak berjalan lancar.

Keesokan harinya, Sabtu (22/2/2020) siang, bupati bersama Forkopimda mendatangi lokasi TPA di desa Buluh. Alat berat berupa ekskavator dibawa untuk rencana pembersihan. Ditemui warga dan tokoh setempat, bupati pun melakukan dialog bersama warga untuk membuka segel TPA yang telah ditutup. Rupanya permintaan bupati tak dihiraukan warga. Masyarakat bersikukuh untuk tetap menutup TPA meskipun pemerintah kabupaten akan memberikan kompensasi. Malah, bupati menjaminkan dirinya agar dalam satu tahun ke depan, TPA Buluh tetap beoperasi sembari merelokasi ke tempat baru.

Warga yang sudah bertahun-tahun merasakan dampak TPA tetap tak bergeming. Mereka merasa dibohongi janji pemerintah daerah selama ini. Negosiasi pun gagal. Bupati bersama Forkopimda meninggalkan lokasi.

Persoalan sampah pun semakin runcing. Sebab, sampah dihasilkan setiap hari, tanpa ada solusi tempat pembuangan. Akibatnya, 60 TPS menjadi ladang sampah. Warga Bangkalan pun semakin sembarangan membuang sampah. Nampak pemandangan terlihat kumuh di pesisir laut Kamal, lantaran sampah tak diangkut oleh truk DLH. Tak hanya itu, di pinggir jalan kota yang menjadi tempat TPS, sampah meluber ke jalan. Bangkalan telah bertransformasi jadi kota penuh Sampah.

Hal itu pun membuat kebingungan pemerintah daerah, sampah pun dikirim ke desa Kwanyar Barat tepatnya tanah milik TNI, Selasa (25/2/2020). Namun, warga sekitar juga menolak karena akan merugikan masyarakat langsung. Apalagi, langkah tersebut dianggap solusi asal-asalan tanpa prosedur karena tak ada sosialisasi kepada masyarakat setempat.

Mohammad Hotib salah satu putra Kwanyar yang menjadi Anggota DPRD Bangkalan menolak dengan keras rencana pemerintah Bangkalan membuka lokasi TPA sampah di Kwanyar. Menurutnya, penutupan oleh warga Socah disebabkan kurangnya perhatian pemerintah daerah dan kurangnya sosialisasi. Serta pengalihan yang dilakukan di pesisir yang seharusnya dikelola menjadi tempat wisata.

“Kita minta Pemerintah Bangkalan agar mengikuti prosedural yang berlaku. Tidak semena-mena dalam memindahkan. Seharusnya menempati TPA dilakukan sosialisasi terlebih dahulu ke warga. Tapi pembuatan TPA tersebut tidak dilakukan sosialisasi. Yang jelas warga sangat kecewa. Kami tanyakan izinnya pada Kepala DLH tidak ada,” ucapnya.

Menurutnya, tanah yang dijadikan pengalihan merupakan milik TNI, tapi dampak lingkungan dan pengelolaan sampah sesuai UU No 18 Tahun 2008 dan PP No 81 tahun 2012 harus benar-benar dikaji. Pengelolaan sampah dan dampaknya harus dipikirkan. Baik dari tata ruang, rencana induk, dan studi kelayakan.

Menemui jalan buntu, pemkab pun berinisiatif untuk membuka paksa TPA Buluh meskipun warga menolak. Warga Buluh yang sudah bulat, TPA harus benar-benar ditutup tanpa negosiasi kembali. Mendengar informasi rencana pembukaan itu, warga pun kompak berkumpul ke lokasi TPA, Kamis (27/2/2020). Mereka menebang pohon dan menjadikan portal agar bisa menutup gerbang, sehingga tak ada satu pun truk sampah DLH bisa lewat.

“Kurang lebih ada tiga pohon yang sengaja kami tebang untuk menutup jalan supaya tidak dilakukan pembukaan,” ungkap Dofir, warga Buluh.

Sementara itu, Kapolsek Socah AKP Hartanta membenarkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berencana mau membuka TPA dengan mengirimkan surat meminta pengamanan. Pihaknya hanya menindaklanjuti permintaan dari pihak DLH. Namun masih melakukan kordinasi dengan tokoh setempat. Sebab, pihaknya tak ingin ada bentrok dengan warga.

“Katanya warga yang akan membukanya, makanya kita siagakan. Ternyata di bawah tidak kondusif akhirnya dibatalkan,” jelasnya.

Titik Terang Polemik Sampah

Meski tampak menggunung tumpukan sampah di TPS di wilayah Bangkalan, persoalan sampah yang mejadi polemik belakangan terakhir, kini mulai mendapatkan titik terang. Pemerintah Kabupaten Bangkalan menemukan solusi alternatif terkait Tempat pembuangan Akhir (TPA) yang baru.

Pasca disegelnya TPA di Desa Buluh Kecamatan Socah oleh masyarakat setempat, keberadaan sampah memang menjadi polemik bagi masyarakat Bangkalan. Sampah terlihat menggunung di beberapa titik lokasi, sebagai akibat tersendatnya pembuangan sampah selama 12 hari terakhir.

Namun kini, pemerintah Kabupaten Bangkalan bisa bernafas lega. Pasalnya, DLH telah mendapat persetujuan dari masyarakat desa Bunajih kecamatan Labang untuk dijadikan lokasi TPA sementara. Meskipun menjadi TPA permanen setelah tahapan prosedur rampung di Desa Bunajih Kecamatan Labang.

Bupati Bangkalan R.Abdul Latif Amin Imron secara langsung menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat setempat yang telah dengan ikhlas menyediakan lahan untuk dijadikan TPA Kabupaten Bangkalan.

Ra Latif juga berjanji akan mengelola sampah di TPA Bunajih dengan lebih baik. Sehingga, hasil pengolahan limbah sampah tersebut, bisa bermanfaat bahkan memberikan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat sekitar TPA. Pemkab Bangkalan sengaja mendatangkan ahli di bidang persampahan sekaligus alat pengolah sampahnya.

“Kami telah mendatangkan alat pengolah sampah ke lokasi TPA. Memang, saat ini masih dalam skala kecil. Namun, sudah bisa difungsikan,”ujar Ra Latif ketika meninjau langsung lokasi TPA di Desa Bunajih.

Selain itu, akses masuk menuju TPA Bunajih yang masih sedikit terkendala, akan mengupayakan perbaikan akses masuk yang lebih baik lagi. Sehingga pendistribusian sampah bisa berjalan lancar dan kota Bangkalan tetap terlihat bersih dan nyaman.

Tak hanya itu, bupati Bangkalan intruksikan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turut membantu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dengan mengirim personil membantu dalam mengatasi sampah yang menumpuk pasca ditutup TPA Buluh.

Beberapa titik Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang dalam kondisi sampah menumpuk yaitu Barat kuburan bancaran, Jl. Pertahanan, Depan pasar KLD, Depan dinas sosial, Pondok Halim 2, Griya Utama, Letnan Sunarto dan TPS depan Tunas Jaya.

R. Abdul Latif Amin Imron, Bupati Bangkalan menyampaikan bahwa sampah yang sudah menumpuk di TPS harus segera ditindaklanjuti. Diangkut agar tidak menumpuk dan mengganggu warga sekitar.

“Tumpukan sampah di TPS yang sudah beberapa hari tidak bisa diangkut. Harus kita angkut segera mungkin. Karena sudah ada solusi. TPA baru di Desa Bunajih,” ucapnya.

Selain itu, imbuh Ra Latif, pejabat struktural dan semua jajarannya harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam tata kelola sampah dan lingkungan khusunya di perkotaan. Harus berperan aktif, sebagai percontohan kepada masyarakat dalam menata lingkungan bersih dan sehat.

Kini sampah yang menjadi polemik telah menemukan solusi sementara. Sebab, dalam aturannya harus memperhatikan banyak hal mulai penyediaan lahan, ijin Amdal dan lainnya.

Yang jelas, saat ini semuanya sudah mulai teratasi, meskipun hanya sementara. Namanya saja Alternatif.

(rid)