BP2DIM: Hak Untuk Memakai Atribut Keagamaan Adanya Pada Individu

oleh -
Badan Persiapan Pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, Kamis (18/2/21). (Foto: ArahJatim.com/ist)

Jakarta, ArahJatim.com – Badan Persiapan Pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

Penolakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap Pengurus BP2DIM yang dibacakan secara bersama-sama di hadapan sejumlah wartawan di Hotel Balairung, Jalan Matraman Raya, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2021).

Baca Juga:

Salah satu poin pernyataan sikap berbunyi pengurus Badan Persiapan Pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau meminta kepada Pemerintah agar merevisi Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing dan kearifan budaya lokal masyarakat adat di daerah masing-masing.

Hadir dalam pembacaan pernyataan sikap Dr. H. Moctar Naim, M.Si, Kol. Adrianus Ilra, M.Si,  Adv, Dr. Taswem Tarib, SH, MH, BcIM, Dr. Manoefris Kasim, SpJP(K), SpKN, Dr. Eliya, M.Pd., Dr. Elfira Naim, M.Si, H. Radias Dilan, SH., MH, Prof.Dr. Masri Mansoer, H. Anton Pratama, SE, Prof. Dr. Musril Zahri, H. Ir. Taufik Bey.

BP2DIM juga meminta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, agar meninjau ulang dan merevisi SKB 3 Menteri tersebut.

Menurut BP2DIM sebaiknya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan lebih fokus lagi memberikan perhatian pada program pendidikan yang berkualitas pada pendidikan dasar dan menengah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Kami mengusulkan revisi dari dictum kedua SKB 3 Menteri, sebagai berikut: Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, berhak memilih antara seragam sekolah dan atribut dengan kekhususan agama. Hak untuk memakai atribut keagamaan adanya pada individu. Individu tersebut adalah guru, murid, dan tentunyta orang tua, bukan keputusan sekolah negeri tersebut,” kata pengurus BP2DIM yang dibacakan bersama.

Oleh karena itu agar dictum kedua itu tidak menimbulkan penafsiran lain kami mohon agar pemerintah bisa memberikan contoh kongkrit tentang pakaian seragam dan atribut sekolah sesuai dengan undang-undang pendidikan nomor 20 pasal 3 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 3, UUD 1945 pasal 29, UU NKRI pasal 18 d ayat 2 agar SKB 3 Menteri dictum kedua ini tidak multi tafsir.(isk)