Tulungagung, Arahjatim.com – Harapan masyarakat Tulungagung untuk dipimpin Bupati baru terkabul sudah. Terpilihnya Gatut Sunu W- Ahmad Baharudin, sudah final. Dari hal tersebut, artinya Tulungagung sudah memulai kembali bagaimana fokus untuk menjalankan pemerintahan di tingkat daerah untuk terus bergerak.
Hal itulah yang tergambar dari kegiatan dinas, Senen,3/3/2025, dalam apel dinas yang langsung dipimpin Bupati Gatut Sunu, dan didampingi wakilnya.
Bupati Tulungagung yang didampingi Wakil Bupati Baharudin menekankan pentingnya sikap disiplin dalam membangun kewibawaan untuk Tulungagung ke depan, agar wilayah ini semakin maju. Hal ini disampaikan di hadapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera ditindaklanjuti.
“Kita harus tegak lurus dengan pemerintah pusat, sama seperti yang harus kita lakukan di daerah. Intinya, kita harus memiliki visi yang sama dengan pemerintah pusat, agar pemerintah daerah bisa tegak lurus dengan kebijakan pusat” ungkap Mas Bupati GS..
Usai mengikuti orientasi kepemimpinan (Retret) di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, SE, ME, langsung bergerak cepat. Ia menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap bawahannya yang tidak mengikuti arahan dengan tepat. Pernyataan ini disampaikan oleh Gatut Sunu Wibowo saat memimpin Apel Perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tulungagung pada apel dinas pertamanya.
Gatut Sunu juga memberikan perhatian khusus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih tergolong rendah. Selama 100 hari program kerjanya, prioritas utamanya adalah pelaksanaan pemerintahan yang baik, namun ia juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan yang dapat meningkatkan PAD, terutama di sektor pariwisata.
Sementara, ketika disinggung masih minimnya PAD, Bupati mencontohkan masalah pengelolaan parkir, tidak boleh main main.
Pada tahun 2023, penerapan sistem parkir berlangganan mampu menghasilkan sekitar Rp 9 miliar per tahun. Ia pun mengungkapkan bahwa dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku, pihaknya berencana untuk mengoptimalkan kebijakan ini.
“Kami memperkirakan dengan kebijakan serupa, PAD dari sektor parkir berlangganan bisa mencapai Rp 10 hingga 12 miliar per tahun,” paparnya. (don1).
