Berstatus BLUD, RSUD Kabupaten Kediri Dituntut Tingkatkan Pelayanan

oleh -
https://live.staticflickr.com/65535/49536804532_4f0392b9eb_b.jpg

Kediri, ArahJatim.com – Menyandang status baru sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), jajaran pengelola RSUD Kabupaten Kediri (RSKK) dituntut untuk membenahi manajemen dan menyelesaikan beberapa payung hukum untuk bisa menerapkan status BLUD secara penuh.

Hal ini diungkapkan Widodo J. Pujirahardjo, konsultan dari FKM Unair Surabaya, pada acara Sosialisasi Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang digelar RSKK, Senin (10/2/2020) lalu.

“Saya lihat teman-teman yang ada di RSUD Kabupaten Kediri ini sangat semangat untuk sesegera mungkin menata BLUD. Pesan yang dapat saya sampaikan kepada Dirut RSUD Kabupaten Kediri (adalah), harus segera membuat rencana kerja yang baik, ada target, ada penjadwalan, terutama yang paling penting adalah menyelesaikan beberapa payung hukum untuk bisa menerapkan status BLUD secara penuh,” kata Widodo.

Widodo yang dihadirkan sebagai narasumber bersama Widartoyo, konsultan Keuangan/Akuntan Publik Fakultas Ekonomi Bisnis Unair, menambahkan, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah menata pelayanan yang ada di RS agar lebih bermutu lagi dan lebih fleksibel terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk menyiapkan SDM yang ada di RS agar sesuai dengan aturan yang ada.

Sebagaimana dikatakan Direktur Utamanya, Ibnu Gunawan, RSUD Kabupaten Kediri telah ditetapkan sebagai PPK BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/344/418.32/2010. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 79 tahun 2018, maka implementasi RSUD Kabupaten Kediri perlu dimantapkan agar dapat memenuhi apa yang diisyaratkan dalam Permendagri tersebut.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyegarkan dan menyamakan persepsi antara RSUD Kabupaten Kediri dengan semua stakeholder dan satker terkait agar pelaksanaan BLUD RSUD Kabupaten Kediri dapat berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Dede Sujana mengatakan, pada prinsipnya terdapat dua rumah sakit dalam naungan Pemkab Kediri yaitu RSUD Kediri dan RSUD SLG. Tentu diharapkan pelayanan publik yang diberikan kedua rumah sakit tersebut akan semakin baik.

“Kita mengharapkan dengan adanya dua RSUD ini pelayanan kesehatan semakin baik, bisa lebih efektif dan efisien lagi. Jika ada kekurangan, dengan adanya acara ini dan narasumber yang kompeten di bidangnya, akan mendapatkan penambahan ilmu dan wawasan. Sehingga kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki,” harap Dede, saat membuka acara.

Acara sosialisasi yang digelar di Ruang Jayabaya Pemkab Kediri ini, diikuti sejumlah pejabat terkait, di antaranya dari Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, BKD, Dewan Pengawas, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, RSUD Kabupaten Kediri dan RSUD SLG. (Kominfo)