Tulungagung, Arahjatim.com – Secara normatif, memang ada hal hal yang bisa menguntungkan bakal calon pimpinan daerah, dalam hal ini baik calon Bupati/ wakil, atau Wali kota/ wakil, atau jabatan politis lainya, bila pernah menjabat posisi yang sama, atau selevel, partai pasti memberinya prioritas. Hal ini sudah diatur dalam aturan partai.
Terkait hal itu, kalau bicara konteks Tulungagung, yang sekitar Nopember 2024 akan melakukan pilkada, maka sebenarnya ada dua kadernya yang bisa dapatkan ” prioritas “. Dengan istilah prioritas itu, tidak menutup kemungkinan sampai ke tingkat rekom partai.
Pimpinan DPC PDIP Tulungagung, melalui sekretarisnya, Sodik Purnomo, menjelaskan, terkait apa yang kini tengah terjadi pada internal partainya. Dalam tahapan awal memang masih masalah sosialisasi- sosialisasi aturan partai, yang harus diketahui oleh kader dan anggota partai, serta mekanisme yang biasanya terjadi jelang pilkada di suatu wilayah.
” Ini kami belum bergerak tehnis, secara normatif, kami masih menjalankan instruksi partai, termasuk melakukan sosialisasi tahapan jelang pilkada Tulungagung, dimana PDIP Tulungagung, punya kans untuk bisa terlibat “, ungkap Sodik, saya ditemui di kantor DPC PDIP Tulungagung , Rabu 20/3/2024.
Saat ini seperti penjelasan resmi DPC, partai masih belum memiliki catatan, siapa calon yang sudah mendapatkan recomandet, untuk mengikuti penyaringan.
Seperti diketahui, untuk DPC itu hanya selevel “Menjaring” bakal bakal calon, yang selanjutnya ” Penyaringan” itu kewenangannya ada di DPD dan DPP.
Lantas apa urgentitas dan fungsi DPC kalau partai melakukan mekanisme demikian, Sodik menyatakan aturanya sudah seperti itu. Walau begitu, DPC juga memiliki hak untuk mengusulkan masukan kepada DPD maupun DPP dalam bentuk prioritas masukan dari DPC.kepada calon yang memiliki hal-hal istimewa sebagai tambahan portofolio.
” Dari masalah prioritas, itu bersifat khusus. Artinya hanya terbuka bagi kader kami yang pernah menduduki jabatan , seperti incombent. Bisa kader yang pernah jadi bupati,atau wakil, yang memang diberangkatkan dan tercatat sebagai kader partai kami. Itu ada prioritas yang bisa diberikan DPC dengan mengusulkan ke jenjang atasnya sampai DPP. Mengenahi rekomendasi sepenuhnya ada di wilayah DPP setelah didukung mekanisme yang menyertainya ” ungkap Sodik sang sekretaris .
Mengenahi prioritas yang dimaksudkan tadi, apa itu otomatis nantinya akan bisa diberikan kepada dua kader PDIP yang sebelumnya pernah menjabat Bupati maupun wakil bupati ?, sekretaris secara spontan menjawab. Prioritas itu bisa dikeluarkan kalau mereka bisa memenuhi syarat syarat yang sudah ditentukan partai.
Kalau bicara mantan pejabat yang pernah dapat rekom dari PDIP untuk level pimpinan daerah, dua nama masing masing Maryoto Birowo dan Gatut Sunu Wibowo bisa masuk skala prioritas. Sodik tidak serta merta mengiyakan.
” Nanti dulu, misal saat ini ada banyak yang pingin maju, ya saat ini siapapun peluangnya sama dalam tahap penjaringan. Mereka kalau maju lewat PDIP juga harus ber-KTA partai. Oya , walau saat ini pembicaraan pilkada sudah ramai, tapi menurut catatan kami, belum ada satupun calon yang mendekat dan melakukan komunikasi secara serius dengan kami di DPC. Artinya kalau ada diantara calon mengklaim dapat dukungan partai, itu tidak benar. Mereka saat ini rata-rata ingin berusaha menaikkan elektabilitas diri, sebagai modal agar kehadirannya sebagai orang yang mencalonkan, bisa diketahui publik. Itu saja. Wong partai juga belum membuka. Penjaringan. Diperkirakan habis lebaran, dinamika pilkada akan mulai bergulir.
Jadi sekali lagi, apa yang disebut “Prioritas” itu apa secara otomatis tahun ini akan di berikan kepada Mantan ? jawabanya Tidak Otomatis, dan itu masih harus terpenuhi syarat syaratnya. Contoh track recordnya , kepeduliannya terhadap mekanisme partai , dan masih banyak syarat yang harus terpenuhi dari kader, bila ingin mendapatkan tambahan sokongan ” prioritas “. ( don1 ).
