Jakarta, ArahJatim.com – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) secara tegas menyatakan dukungannya terhadap inisiasi pembentukan Forum Kemitraan Peningkatan Kapasitas Daerah. Langkah ini dipandang sebagai momentum krusial untuk mengubah wajah pengembangan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten dari sekadar rutinitas pelatihan menjadi proses transformasi yang terukur dan berdampak nyata.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, dalam kegiatan Brainstorming Pembentukan Forum Kemitraan Peningkatan Kapasitas Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD), Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, di The Acacia Hotel, Jakarta, Kamis (26/3/2026).
Dalam arahannya, Sarman menekankan bahwa tantangan yang dihadapi 416 kabupaten di Indonesia saat ini sangat kompleks, mulai dari ketimpangan kapasitas antarwilayah hingga keterbatasan fiskal dalam mengembangkan aparatur.
“Selama ini, program peningkatan kapasitas masih cenderung tersebar dan belum terintegrasi. Kita tidak bisa lagi memperlakukan setiap daerah dengan pendekatan yang sama. Program harus bersifat demand-driven atau berbasis kebutuhan riil di lapangan,” ujar Sarman.
Ekosistem “Kabupaten Belajar”
Sebagai bentuk kontribusi pemikiran, Apkasi mengusulkan model “Kabupaten Belajar” dalam forum ini. Model ini mengedepankan pembelajaran antar-daerah (peer learning), di mana kabupaten yang telah maju dalam bidang tertentu—seperti digitalisasi layanan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penanganan kemiskinan—menjadi mentor bagi kabupaten lainnya.
“Solusi atas persoalan daerah seringkali sudah ada di daerah lain. Melalui coaching clinic dan berbagi praktik baik (best practices), proses transfer ilmu akan jauh lebih efektif karena memiliki karakteristik tantangan yang serupa,” tambah Sarman.
Integrasi Data dan Peran Swasta
Apkasi juga menyoroti pentingnya pembentukan “Satu Data Kebutuhan Kapasitas” untuk menghindari tumpang tindih program antar-lembaga. Selain itu, Sarman mendorong agar forum ini nantinya turut melibatkan sektor swasta dan mitra pembangunan sebagai pelengkap penguatan kapasitas, terutama dalam mengatasi kendala pendanaan melalui skema hibah maupun tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Secara struktural, Forum Kemitraan ini dirancang untuk memiliki fungsi strategis, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan berbasis hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), menyusun rencana kerja prioritas nasional, hingga mengoordinasikan berbagai inisiatif pengembangan agar selaras dengan kebijakan pusat.
Dukungan Apkasi bukan tanpa alasan. Selama ini, organisasi yang mewadahi pemerintah kabupaten ini telah melakukan langkah konkret, seperti penyelenggaraan Apkasi Otonomi Expo (AOE) sebagai ruang pertukaran inovasi, serta pembangunan Pusat Promosi dan Investasi Daerah (PPID) di Batam. PPID berfungsi sebagai laboratorium langsung bagi daerah untuk belajar menyusun profil investasi dan bernegosiasi dengan investor global.
Menutup pernyataannya, Sarman menegaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada fondasi kapasitas aparatur dan lembaganya.
“Daerah yang kuat hanya dapat terwujud melalui penguatan kapasitas yang dilakukan secara kolaboratif, terarah, dan berkelanjutan. Forum ini harus menjadi lembaga yang permanen dengan peta jalan yang jelas demi kemajuan Indonesia dari pinggiran,” pungkasnya. (erkoes)
