Kediri, ArahJatim.com – Ironi ini berulang setiap tahun: negara menggelontorkan triliunan rupiah untuk biaya pengobatan, sementara budaya pencegahan masih minim dukungan. Tahun 2024, BPJS Kesehatan mencatat defisit hampir Rp10 triliun. Angka yang seharusnya menyentakkan kita semua bahwa sistem sedang tidak baik-baik saja.
Dalam sebuah kegiatan sosialisasi GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) di Kediri, anggota DPR RI Komisi IX Nurhadi S.Pd menggandeng Kementerian Kesehatan untuk menggugah kembali kesadaran hidup sehat masyarakat. Namun yang menarik bukan hanya programnya, melainkan siapa yang dilibatkan: 600 terapis pijat tradisional, mayoritas penyandang disabilitas netra dari Kediri, Ngawi, Pacitan, hingga Tulungagung.
Mereka bukan dokter. Mereka juga bukan penyuluh kesehatan resmi. Tapi mereka bekerja nyata, setiap hari, dari rumah ke rumah, dari tubuh ke tubuh. Mereka menyentuh langsung denyut permasalahan kesehatan masyarakat, bahkan lebih dekat dari institusi mana pun.
“Mereka bisa memijat 10 orang dalam sehari. Bayangkan kalau tiap pijatan dibarengi edukasi tentang pentingnya cek kesehatan dini,” ujar Nurhadi.
Namun, negara belum hadir secara utuh untuk mereka. Para terapis ini berjalan sendiri. Tidak diakui sebagai penyuluh resmi, apalagi mendapatkan insentif atau pelatihan berkelanjutan.
Sementara itu, klaim pengobatan penyakit katastropik seperti jantung, stroke, dan kanker terus melonjak.
Nurhadi menyebut biaya pengobatan jantung sendiri mencapai lebih dari Rp20 triliun setahun. “Pasang ring satu saja puluhan juta, bagaimana kalau ribuan kasus? Ini menguras BPJS,” tegasnya.
Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), yang digaungkan dalam program pemerintah saat ini, tentu langkah bagus. Tapi jika tidak dibarengi perubahan kultur dan kebijakan, maka ia hanya akan menjadi rutinitas seremonial yang tak berdampak.
Saat ini, Indonesia tidak kekurangan sumber daya untuk menyampaikan pesan hidup sehat. Justru dari pinggiran dari para penyandang disabilitas, dari pelaku pengobatan tradisional, dari yang tak bersuara dalam sistem—harapan itu muncul. Mereka bukan hanya menyentuh badan, tapi juga potensi perubahan pola pikir masyarakat.
Pertanyaannya: kapan negara benar-benar mengakui mereka sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional?
