Sumenep, ArahJatim.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Ekstra Parlemen (Gempar) Sumenep menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Sumenep, Jalan Dr. Cipto, Selasa (22/2) pagi.
Aksi ini digelar untuk menagih realisasi “delapan program unggulan” yang pernah dijanjikan Bupati Sumenep Achmad Fauzi dan Wakil Bupati (Wabup) Dewi Khalifah saat kampanye.
Dalam orasinya, koordinator lapangan (korlap) aksi, Muhammad Nur mengatakan, delapan program unggulan yang telah dijanjikan pasangan Fauzi-Eva tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di kepulauan.
“Bukan hanya dari segi pembangunan, tapi juga pelayanan. Baik dari pelayanan kesehatan maupun pendidikan,” ujarnya lantang.
Nur melanjutkan, aksi ini dilakukan bukan ajang untuk eksistensi, namun benar-benar dari suara hati masyarakat.
“Kami turun ke sini atas nama masyarakat, bukan ajang untuk eksistensi,” lanjutnya.
Muhammad Nur melanjutkan, Gempar menagih realisasi janji-janji politik bupati karena hingga kini Pemkab Sumenep belum mampu mengentaskan kemiskinan.
“Bupati dan Wakil Bupati Sumenep belum maksimal menjalankan program yang sudah dijanjikan. Seperti penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru ngaji, peningkatan layanan kesehatan, pesantren entrepreneur, meningkatkan kreativitas ekonomi pemuda, lebih lebih mengentaskan kemiskinan masyarakat,” ujarnya memberi contoh.
Sementara peserta aksi lainnya Miftahul Arifin mempertanyakan program yang dijanjikan Pemkab yang konon disertai gelontoran dana besar. Namun, lanjut Mif sapaan akrabnya, tidak dirasakan oleh masyarakat.
“Selama ini hanya ada pelatihan-pelatihan formalitas, gak jelas grand design-nya, terutama di persoalan wirausaha santri. Pada hakikatnya masyarakat belum merasakan janji politik Bupati-Wakil Bupati berjalan maksimal,” ujarnya.
Selain itu, Miftahul juga mempertanyakan komitmen Bupati dan Wabup Sumenep terkait pemberdayaan guru ngaji. Misalnya bantuan untuk guru ngaji belum merata dan tidak ada dorongan dari pemerintah untuk memperhatikan fasilitas setiap guru ngaji.
Terkait janji Pemkab untuk melayani masyarakat, Miftahul mempertanyakan pembangunan jaringan listrik di Pulau Sase’el Kecamatan Sapeken yang hingga kini belum terwujud.
“Pembangunan (jaringan) listrik di Pulau Sase’el Kecamatan Sapeken sampai saat ini belum ada kejelasannya. Mana pelayanan dari pemkab, apakah yang ingin dilayani masyarakat. Di Sapeken saja pembangunan listrik hanya tiangnya yang terpajang,” kata aktivis asal Sapeken ini.
Hingga aksi berakhir, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tidak bersedia menemui para pengunjuk rasa. Para pendemo memilih membubarkan diri daripada ditemui oleh Asisten I Pemkab Sumenep, Didik Wahyudi yang sedianya mengajak berdialog mewakili Bupati dan Wabup Sumenep. (udi/yan)
