Kediri – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang jadi tumpuan peningkatan gizi anak-anak sekolah kini diterpa ujian berat. Maraknya kasus keracunan massal di berbagai daerah memicu gelombang kritik dari kalangan akademisi, salah satunya di Kota Kediri.
Fenomena ini dinilai bukan lagi sekadar kesalahan teknis dapur atau katering penyedia, melainkan sinyal bahaya adanya celah serius dalam tata kelola pemerintahan dan manajemen risiko.
Younky Eric Wisudana, S.Pd., Gr., mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Kadiri, sorotan utamanya tertuju pada ketimpangan antara syahwat politik untuk mengejar target cakupan dengan kesiapan kapasitas administratif di lapangan.
”Rentetan kasus ini menyingkap sebuah fenomena klasik dalam tata kelola pemerintahan, yakni ketimpangan antara akselerasi politik dan kesiapan kapasitas administratif,” ujar Younky.
Quality Assurance Jebol di Tengah Ambisi Target
Menurut Younky, pemerintah saat ini terkesan terlalu berpacu memburu target jumlah penerima manfaat MBG. Sayangnya, percepatan yang terbilang masif tersebut belum diimbangi dengan kesiapan sistem pengawasan, pengendalian mutu (quality assurance), dan mitigasi risiko yang matang.
Akibatnya, ketika cakupan program dipaksakan melonjak secara drastis tanpa kontrol ketat, potensi kegagalan sistemik tinggal menunggu waktu.
”Ketika skala cakupan program dipaksakan bertumbuh secara ekstrem tanpa diimbangi quality assurance yang solid, kegagalan sistemik bukanlah sebuah kebetulan, melainkan masalah waktu,” tegasnya.
Ia pun menyayangkan sikap pemerintah yang kerap bersikap pemadam kebakaran—baru sibuk berbenah setelah jatuh korban di lapangan.
Dorong Moratorium Terbatas dan Restrukturisasi Total
Melihat dampaknya yang berisiko langsung pada keselamatan anak-anak, Younky mendorong pemerintah untuk berani mengambil keputusan tegas. Jika diperlukan, moratorium atau jeda operasional sementara dapat diberlakukan secara terbatas.
Langkah ini penting agar pemerintah memiliki ruang napas untuk melakukan evaluasi total dan merestrukturisasi tata kelola rantai pasok makanan dari hulu hingga hilir.
”Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk mengambil jeda guna merestrukturisasi total tata kelola rantai pasok dan kontrol mutu makanan dari hulu ke hilir,” katanya.
4 Celah Krusial yang Wajib Dibenahi
Dari kacamata administrasi publik, Younky memetakan sedikitnya empat celah utama dalam pelaksanaan MBG saat ini:
- Manajemen Kontrol Mutu Belum Terintegrasi Belum ada kolaborasi sistematis antara Badan Gizi Nasional (BGN), BPOM, dan Dinas Kesehatan daerah. Pengawasan seharusnya tidak berhenti saat makanan dipacking, tapi dipastikan benar-benar aman sebelum masuk ke mulut siswa.
- Standar Vendor Jangan Sekadar Kejar Volume Penunjukan UMKM atau penyedia jasa boga wajib menempatkan standar sanitasi dan higienitas sebagai harga mati, bukan sekadar melihat kemampuan mereka memasok porsi besar.
- Sistem Peringatan Dini di Sekolah Respons terhadap indikasi kelayakan makanan masih sangat lambat. Sekolah dan komunitas membutuhkan early warning system agar tanda-tanda makanan basi atau terindikasi cemar bisa langsung ditahan sebelum dikonsumsi.
- Dilema Sentralisasi vs Desentralisasi Pemerintah daerah jangan hanya dijadikan pelaksana teknis. Jika beban pengawasan dilempar ke daerah, maka otoritas dan dukungan anggaran pengawasan dari pusat juga harus memadai.
Terapkan Good Public Governance Demi Keselamatan Anak
Meski menghujani program ini dengan catatan kritis, Younky menegaskan bahwa tujuan awal MBG sangat mulia untuk masa depan generasi penerus. Namun, niat baik harus dieksekusi dengan cara yang benar.
Ia mendorong transisi menuju prinsip Good Public Governance melalui penguatan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan keterlibatan masyarakat di tiap tahapannya.
”Keselamatan siswa harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Kecepatan pencapaian target tidak boleh mengalahkan aspek keamanan dan kualitas layanan publik,” tutupnya.
Penulis: Younky Eric Wisudana, S.Pd., Gr. (Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Kadiri)
