Kediri, ArahJatim.com – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, atau yang akrab disapa Mbak Wali, kembali menunjukkan komitmennya dalam memajukan pendidikan di Kota Kediri.
Dalam forum “Kebijakan Pendidikan dan Kualitas SDM Kota Kediri” yang digelar Selasa (6/5/2025) di Ruang Joyoboyo, Mbak Wali memaparkan berbagai gebrakan strategis untuk menciptakan Kota Kediri yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni (MAPAN).
Salah satu fokus utama Mbak Wali adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui program-program unggulan yang masuk dalam Sapta Cita, khususnya pada Cita Kedua: Produktif, Kreatif, dan Inovatif. Tiga program utama yang diusung antara lain:
Pertama, BOSDA yang dilatarbelakangi adanya masukan dari masyarakat bahwa selama ini masih terdapat ijazah yang tertahan dan tarikan komite untuk melakukan aktivitas di bidang pendidikan. Adanya BOSDA diharapkan tidak ada lagi ijazah tertahan dan tarikan uang komite.
Kedua, beasiswa pada jenjang SMA, S-1, S-2, dan S-3. Beasiswa ini adalah salah satu upaya untuk menurukan angka putus sekolah di Kota Kediri.
Ketiga, beasiswa bagi atlet berprestasi. Program ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama Kota Kediri.
Sebab masih ada atlet berprestasi namun masih sulit melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.
“Di Kota Kediri sendiri masih ada angka putus sekolah. Saya ingin melalui program-program pendidikan Kota Kediri tidak ada lagi angka putus sekolah. Anak-anak ini adalah generasi penerus dan calon pemimpin jadi jangan sampai putus sekolah,” ungkapnya.
Lalu, wali kota termuda ini juga kembali menegaskan mengenai Surat Edaran tentang Larangan Kegiatan Wisuda dari PAUD hingga SMP.
Tujuan kebijakan ini adalah untuk meringankan beban orang tua, mencegah kesenjangan sosial, dan mengembalikan makna kelulusan pada pencapaian akademik dan karakter, menyikapi keluhan masyarakat terkait pungutan uang komite uang wisuda.
“Jika orang tua mampu tidak masalah, tapi kasihan bagi yang tidak mampu. Karena itu, acara pelepasan bisa diganti dengan doa bersama yang lebih bermakna,” tegasnya.
Mbak Wali Vinanda menjelaskan bahwa seluruh TK, SD, dan SMP Negeri di Kota Kediri kini membuka sekolah inklusi dengan Guru Pendamping Khusus (GPK), guna menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. SPMB Kota Kediri terdiri dari empat jalur: afirmasi dan inklusi, mutasi, prestasi, dan domisili, dengan komitmen transparansi dan kemudahan akses.
“Pentingnya memberi ruang seluas-luasnya bagi disabilitas untuk mendapat pendidikan yang setara, serta mengajak semua pihak mendidik dengan ikhlas demi masa depan generasi emas, ” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan menyampaikan bahwa penerimaan siswa inklusi dilakukan melalui assessment oleh psikolog. Untuk mendukung program ini, 125 guru dari TK, SD, dan SMP telah mengikuti pelatihan sejak awal tahun.
Guru yang lolos pelatihan mendapat sertifikat dan dinyatakan layak mendampingi di kelas inklusi, serta akan didukung dengan alat peraga edukasi khusus dari Dinas Pendidikan.
“Ini terobosan luar biasa dari Mbak Wali, yang tahun ini membuka kuota inklusi di semua TK, SD, dan SMP Negeri, setelah sebelumnya hanya di beberapa sekolah, ” tuturnya.
Anang Kurniawan menjelaskan bahwa jalur domisili khusus sebesar 10% ditujukan bagi warga sekitar sekolah, sesuai arahan Mbak Wali. Kuota SPMB ditetapkan: afirmasi dan inklusi minimal 25%, mutasi maksimal 5%, prestasi minimal 25% (khusus SMP), dan domisili minimal 40% untuk SMP serta 70% untuk TK dan SD.
Turut dideklarasikan dan ditandatangani komitmen SPMB Kota Kediri agar proses berjalan objektif, transparan, akuntabel, adil, dan tanpa diskriminasi.
Acara dihadiri Inspektur Kota Kediri, Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM, para kepala sekolah SD dan SMP Negeri Swasta, pengawas, dan tamu undangan lainnya. (das)
