Surabaya, ArahJatim.com — Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global yang masih membayang, kawasan Pulau Jawa terus berupaya menjaga denyut pertumbuhan ekonominya. Langkah konkret ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Investasi dan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Wilayah Jawa Tahun 2026 yang digelar di Surabaya pada Selasa (11/8/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda menuju Jawa Regional Economic Forum (JREF) 2026. Fokus utamanya satu: mempercepat realisasi investasi sekaligus mengakselerasi berbagai alternatif pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
Forum strategis ini dipimpin langsung oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dwi Pranoto, serta dihadiri perwakilan jajaran Departemen Regional Bank Indonesia, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah se-Jawa, otoritas sektor keuangan, hingga pelaku industri perbankan.
Investasi Jadi Kunci Menjaga Momentum Ekonomi
Perekonomian Jawa sejauh ini terbukti berdaya tahan. Pada Triwulan I-2026, ekonomi Jawa tumbuh 5,15% (yoy), disokong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga dan aktivitas investasi. Capaian tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 yang berada di angka 5,03%. Untuk keseluruhan tahun 2026, kinerja ekonomi Jawa diproyeksikan tetap solid di kisaran 4,9% hingga 5,7%.
Namun, momentum positif ini tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. Investasi harus terus dipacu karena memegang peran vital, dengan kontribusi mencapai 29,58% terhadap PDRB Jawa.
Suntikan modal pada proyek-proyek produktif dipandang ampuh untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat konektivitas antarwilayah, menyerap tenaga kerja, hingga mengerek daya saing daerah.
Solusi Kebutuhan Pembiayaan: Mengoptimalkan Creative Financing
Di sisi lain, kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur daerah kian meningkat, sementara ruang transfer dari pemerintah pusat memiliki keterbatasan. Kondisi ini menuntut hadirnya terobosan pembiayaan di luar APBD melalui creative financing.
Beberapa opsi inovatif yang terus didorong antara lain:
- Pinjaman Daerah
- Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
- Obligasi dan Sukuk Daerah
- Optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD)
- Pembiayaan Campuran (Blended Finance)
Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horasman Panjaitan, menegaskan bahwa penggalian sumber pembiayaan baru ini harus tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian (prudence), tata kelola yang baik, serta mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kesiapan regulasi daerah.
Senada dengan hal tersebut, Asisten Deputi Kemenko Perekonomian, Shita Wijaya, menyampaikan bahwa infrastruktur yang inovatif dapat mempercepat pembangunan sehingga memberi multiplier effect yang lebih luas bagi perekonomian lokal. Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Transfer Daerah Kemenkeu, Adriyanto, mengingatkan agar skema pembiayaan senantiasa menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang.
Menjawab Tantangan dan Kesiapan Proyek
Meski peluang pembiayaan alternatif terbuka lebar, tantangan nyata di lapangan masih ada. Deputi Bappenas, Neni Nurcahyani, membeberkan bahwa implementasi pembiayaan kreatif sering kali terhambat oleh kesiapan proyek (project readiness) serta kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
Untuk mengatasi persoalan ini, Bappenas aktif mendampingi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyiapan proyek, salah satunya melalui program peningkatan kapasitas fasilitasi lokal KPBU.
Di sisi lain, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berperan sebagai strategic advisor dan katalisator sinergi kebijakan. BI siap mendukung melalui:
- Penyediaan asesmen ekonomi dan keuangan daerah.
- Penguatan peran Regional Investment Relations Unit (RIRU).
- Fasilitasi temu bisnis (business matching) antara investor, perbankan, dan pengembang proyek.
- Promosi proyek investasi daerah ke pasar domestik maupun mancanegara.
Tiga Arah Strategis Hasil Rakor
Dari diskusi interaktif dan berbagi pengalaman antar-pemda se-Jawa, Rakor ini menyepakati tiga arah penguatan utama:
- Kesepahaman Bersama: Memperkuat komitmen mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian dan tata kelola dalam memanfaatkan pembiayaan kreatif.
- Penyiapan Proyek (Clean and Clear): Mempercepat penyiapan proyek-proyek investasi prioritas agar berstatus bankable dan siap ditawarkan kepada investor maupun lembaga pembiayaan.
- Penguatan Ekosistem: Memodernisasi skema pembiayaan, harmonisasi regulasi, meningkatkan kapasitas SDM, serta memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan.
Melalui sinergi yang makin solid ini, potensi proyek-proyek investasi di Jawa diharapkan tak sekadar berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terealisasi demi mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (das)
