Kediri, ArahJatim.com — Rencana penunjukan Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai salah satu embarkasi haji pada 2027 mendatang mendapatkan respons positif dari DPRD Kabupaten Kediri. Keberadaan embarkasi ini dinilai menjadi solusi konkret untuk meningkatkan kenyamanan jamaah sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga lokal.
Selama ini, jamaah haji dari kawasan Jawa Timur bagian selatan—seperti Kediri, Tulungagung, hingga Trenggalek—harus menempuh perjalanan darat cukup jauh menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya sebelum bertolak ke Tanah Suci.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kediri, Anang Prakasa, menilai pemanfaatan Bandara Dhoho sebagai titik keberangkatan baru merupakan langkah efisiensi yang sangat dibutuhkan jamaah.
”Harapannya tentu bisa mengurangi jarak dan waktu tempuh, sehingga jamaah haji bisa lebih nyaman dan tidak terlalu lelah sebelum terbang,” kata Anang, Jumat (4/9/2026).
Efisiensi Waktu dan Solusi Penumpukan Jamaah
Perjalanan ibadah haji reguler membutuhkan stamina fisik yang prima. Menurut Anang, proses pemberangkatan yang panjang kerap menguras energi jamaah bahkan sebelum mereka tiba di Arab Saudi.
Sebagai gambaran, jamaah dari Kabupaten Kediri biasanya harus berkumpul sejak malam hari dan menempuh perjalanan bus sekitar 1,5 hingga 2 jam menuju Surabaya, belum termasuk waktu antrean serta administrasi di lokasi keberangkatan.
”Kalau semua pelayanan menumpuk di satu titik di Surabaya, tentu kurang efektif. Dengan adanya fasilitas baru seperti Bandara Dhoho, sudah sepatutnya ada inovasi. Kenapa tidak di-split saja?” jelas politisi Golkar tersebut.
Ia menambahkan, manfaat pembagian embarkasi ini tidak hanya dirasakan oleh warga Kediri, melainkan juga masyarakat di wilayah Mataraman dan sekitarnya yang akses jalannya belum sepenuhnya terhubung jalur tol menuju Surabaya.
Multiplier Effect bagi UMKM dan Ekonomi Lokal
Selain memperlancar proses ibadah, kehadiran embarkasi haji di kawasan Bandara Dhoho diyakini bakal membawa dampak ekonomi berganda (multiplier effect) bagi masyarakat sekitar.
Aktivitas pengantaran jamaah yang melibatkan keluarga besar diprediksi akan meningkatkan perputaran uang di sektor kuliner, oleh-oleh, hingga jasa perhotelan.
”Pasti ada efek positif buat warga. Orang yang mengantar jamaah bisa kulineran, jajanan UMKM lokal juga makin laku. Sektor ibadah jalan, sektor ekonomi warga juga hidup,” imbuh Anang.
DPRD Kabupaten Kediri menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh dari sisi kebijakan dan koordinasi regulasi agar rencana strategis nasional ini berjalan lancar sesuai ketentuan.
Lahan 5,9 Hektar Disiapkan untuk Pembangunan Hotel Haji
Langkah menuju operasional embarkasi 2027 terus dimatangkan oleh pemerintah daerah. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menyerahkan sertifikat tanah seluas 59.307 meter persegi (sekitar 5,9 hektar) di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, kepada Kementerian Haji dan Umrah RI.
Lahan tersebut disiapkan khusus untuk pembangunan Hotel Haji serta fasilitas pendukung pelayanan jamaah di sekitar kawasan bandara.
Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, menyampaikan bahwa penyerahan aset tanah ini merupakan komitmen nyata Pemkab Kediri dalam menyambut target nasional tersebut.
”Pembangunan Hotel Haji ini tidak hanya untuk melayani jamaah, tetapi juga dirancang memberi manfaat luas bagi masyarakat Kabupaten Kediri,” ujar Mbak Dewi, sapaan akrabnya.
Seiring dengan target Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf untuk membuka embarkasi Kediri pada 2027, pemerintah kini juga membuka ruang kerja sama dengan pihak ketiga guna percepatan pembangunan infrastruktur penunjang di kawasan Bandara Dhoho. (das)
