Oleh: Malika Dwi Ana
Jauh sebelum kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto meledak dan menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta dua perwira tinggi lainnya sebagai tersangka, peringatan sudah dilontarkan. Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI yang sempat berkonflik dengan Polri di era Jokowi, berkali-kali mengingatkan tentang posisi Listyo yang dinilainya terlalu dominan. Ia bahkan menyebut secara de facto Listyo yang lebih “berkuasa”, sementara Prabowo hanya de jure, dan keduanya masih berada dalam pengaruh Jokowi. Pernyataan keras Gatot yang menyebut sikap Listyo “kurang ajar” dan seolah menganggap Presiden sebagai boneka menjadi alarm yang sering diabaikan. SBY pun punya rekam jejak serupa. Setelah kasus penyadapan terungkap, ia menyuarakan keprihatinan mendalam: politik kita sudah terlalu liar, cara apa pun seolah dibenarkan demi kekuasaan.
Kini, di tengah badai politik yang masih berlangsung, gambaran besar mulai terlihat lebih jernih. Yang sedang terjadi bukan sekadar penegakan hukum biasa. Ini adalah operasi sistematis untuk melumpuhkan sisa pengaruh Jokowi agar Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ruang yang cukup untuk maju di Pemilu 2029.
Operasi ini menyentuh tiga titik strategis sekaligus: sumber dana, jaringan pendukung, dan figur Gibran sendiri.
Pertama, pemotongan aliran dana. Jokowi membangun jaringan konglomerat yang menjadi mesin keuangan politiknya. Prabowo merespons dengan membangun jaringan oligarki tandingan yang lebih loyal. Nama Haji Isam (Andi Syamsuddin Arsyad) naik cepat. Pengusaha yang dulu sempat berada di orbit Jokowi kini menjadi salah satu aktor penting dalam proyek-proyek strategis pemerintahan. Jusuf Hamka, yang pernah menjadi bendahara tim kampanye Jokowi, kini masuk Dewan Pertimbangan Presiden. Konsolidasi bisnis ini, termasuk yang melibatkan kalangan dekat Prabowo, secara perlahan mengikis akses keuangan yang sebelumnya bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali mesin politik Solo.
Kedua, penataan jaringan pendukung. Koalisi KIM Plus yang awalnya menjadi payung bersama Prabowo-Gibran kini dikonsolidasikan lebih ketat ke arah pro-Prabowo murni. Arah politik koalisi tidak lagi otomatis membawa Gibran sebagai “penumpang wajib”. Di internal pemerintahan dan aparatur negara, berlangsung pembersihan terhadap anasir-anasir politik Solo yang masih tersisa. Proses ini menyentuh birokrasi, daerah, dan terutama kepolisian. Siapa yang masih “noleh ke Solo” pelan-pelan digeser.
Ketiga, pelemahan langsung terhadap Gibran. Kasus maladministrasi pencapresan yang bermuara pada isu ijazah menjadi senjata hukum yang efektif. Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran memberi legitimasi kuat. Polri mulai memproses laporan terkait. Di sisi lain, aksi pembersihan besar-besaran di tubuh Polri—yang memuncak dengan penetapan Listyo Sigit cs sebagai tersangka penyadapan—membangun stigma di masyarakat bahwa di era sebelumnya sempat terjadi gerakan yang mengarah pada percobaan makar terhadap pemerintahan yang sah. Stigma semacam ini sangat sulit dihapus. Sekali menempel, ia menjadi beban politik jangka panjang.
Dalam kerangka teori politik, apa yang sedang berlangsung bisa dibaca sebagai elite realignment atau penataan ulang elite. Kekuasaan tidak hanya soal siapa yang menduduki kursi, tetapi siapa yang menguasai aliran dana, jaringan institusi, dan narasi publik. Prabowo sedang melakukan decoupling—memutus tautan antara dirinya dengan sisa-sisa kekuasaan Jokowi. Tujuannya jelas: memastikan bahwa di 2029, Gibran tidak lagi memiliki mesin finansial, institusional, maupun citra yang memadai untuk bertarung.
Apakah ini berlebihan? Mungkin. Namun jika dilihat dari peringatan Gatot dan SBY yang sudah lama, dari pergantian pimpinan Polri, munculnya oligarki baru, konsolidasi KIM Plus, hingga serangan hukum terhadap Gibran, semuanya saling terhubung. Bukan kebetulan semata.
Prabowo sedang mengamankan panggung untuk dirinya dan kemungkinan penerusnya yang lebih loyal. Caranya bukan dengan serangan frontal yang kasar, melainkan dengan memotong akar-akar pengaruh secara bertahap dan sistematis. Seperti pepatah Jawa: alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan, tapi pasti.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah operasi ini sedang berlangsung, melainkan seberapa jauh ia akan berjalan dan apa konsekuensinya bagi stabilitas politik Indonesia ke depan.(Mda)
