Tulungagung, ArahJatim.com – Dinamika demokrasi paska pandemi kembali bangkit. Kegiatan penyampian gagasan ide dan pemikiran yang harus disinergikan dengan lembaga kembali dijalankan. Kamis, 29/9/2022, puluhan mahasiswa dari jalur HMI Tulungagung, mendatangi kantor DPRD Tulungagung untuk melakukan unjuk rasa secara tertip. Unjuk rasa yang diteruskan itu juga ditandai dengan beberapa spanduk khas mahasiswa yang dibawa ke gedung dewan.
Sulkan Zuhdi, ketua HMI Tulungagung , membenarkan kegiatan ini adalah murni menyampaikan sikap dan perjuangan HMI dalam mengawal dinamika masyarakat, paska pemerintah menaikan dan mengatur tata kelola BBM dilapangan, yang dirasa merepotkan masyarakat . Sebagai bagian dari masyarakat, pihaknya juga akan menjadi kontrol sosial yang terjadi.
” Kami datang kesini untuk menyampikan lima hal yang kini harus di seriusi. Masalah BBM adalah konsen kami yang paling utama dalam konsen mahasiswa HMI hari ini. Selain terjadi efek domino yang luar biasa atas keputusan pemerintah terkait BBM, bagi masyarakat, tata kelolanyapun juga menjadi merepotkan masyarakat,”ujar Zuhdi
Selain itu HMI Tulungagung menilai. bahwa ketersediaan pasokan BBM bersubsidi paska kenaikan harga juga semakin sulit. Hal ini dibuktikan dengan makin mengularnya antrean BBM bersubsidi di beberapa SPBU di Tulungagung.
Mengenahi lima tuntutan dasar yang harus diseriusi termasuk parlemen adalah Pertama, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua meminta pemerintah daerah memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi di seluruh SPBU se- Kabupaten Tulungagung. Ketiga , menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Tulungagung secara proporsional dan mendorong kesejahteraan hidup bagi petani, nelayan, peternak dan guru honorer.Dan terakhir adalah meminta DPRD untuk mengecek ulang serta memantau proses distribusi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat agar tepat sasaran serta menindak tegas segala bentuk politisasi bansos.
Sementara Ketua Komisi C DPRD Tulungagung Asrori usai audiensi di kantornya, Kamis 29/9/2022, menyatakan, apa yang disuarakan mahasiswa itu adalah suara rakyat, maka, selaku legislatif harus mampu menjembatani kepentingan itu kepada penentu kebijakan di negara ini.
” Kita akan tetap kawal,termasuk dokumen hari kita kirimkan kepada DPRD 1 dan DPR-RI, untuk sebagai bahan masukan dinamika di daerah” ungkap Asrori. (dni)
