Surabaya, ArahJatim.com – Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menilai tindakan kepolisian di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, berlebihan.
Ia mengklaim pemerintah tidak menghendaki kekerasan dalam pengamanan proses pengukuran lahan proyek pertambangan material untuk Bendungan Bener oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN).
“Saya kira pengamanan di tingkat operasional sangat berlebihan, perlu evaluasi,” kata Dani, sapaan akrab Jaleswari, dalam keterangan tertulis, Rabu (9/2/2022).
Dani memastikan pelanggaran oleh aparat akan diproses seuai aturan yang berlaku.
“Yang jelas di tingkat legal formil, setiap bentuk pelanggaran prosedur di tingkat operasional oleh aparat, sudah ada pengaturan terkait penindakan dan proses hukumnya, baik yang sifatnya peraturan internal maupun di undang-undang,” tegasnya.
Dani mengklaim Presiden Joko Widodo ingin mengutamakan dialog dalam penyelesaian kasus lahan di Desa Wadas.
“Presiden menginginkan menyelesaikan setiap persoalan dengan mengedepankan dialog,” kata Dani.
Di sisi lain, Dani berharap masyarakat mendukung kebijakan pemerintah membangun Bendungan Bener. Ia mengklaim hal itu untuk kepentingan masyarakat.
“Pemerintah juga berharap, masyarakat memahami nilai strategis pembangunan tersebut,” kata dia.
Aparat kepolisian diterjunkan saat mendampingi pengukuran lahan oleh BPN di Desa Wadas, Senin (8/2/2022). Mobilisasi polisi itu diwarnai dengan aksi kekerasan dan penangkapan terhadap puluhan warga Desa Wadas.
Sebanyak 67 orang ditangkap tanpa alasan dan ditahan di Polres Purworejo. Saat ini, mereka sudah dilepaskan oleh polisi.
Menkopolhukam Mahfud MD mengklaim bahwa kondisi Wadas tidak mencekam sebagaimana narasi di media sosial. Meski begitu, ia mengakui ada gesekan antara masyarakat dengan aparat.
“Pada proses pengamanan kemarin, memang sempat terjadi gesekan di lapangan, tetapi gesekan itu hanya ekses dari kerumunan warga masyarakat sendiri yang terlibat pro-kontra atas rencana pembangunan dan Polri hanya melakukan langkah-langkah pengamanan di dalam gesekan antar warga itu,” kata Mahfud, Rabu.
Akan tetapi, pernyataan Mahfud tidak sesuai dengan keterangan koalisi masyarakat sipil dan kesaksian warga Desa Wadas. (Tirto)
