Tulungagung, ArahJatim.com – Walau di era demokrasi ini boleh siapapun menyuarakan aspirasi, tetapi nampaknya hal norma harus masih tetap dipegang kuat dalam percaturan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini termasuk yang menjadi perbincangan ramai dibeberapa pos pos warung kopi, di Tulungagung.
Berdasarkan pantauan tim ArahJatim.com dilapangan, beragam komentar muncul dari masyarakat. Ada yang menyatakan bangga anak anak sekelas SMK, sudah bisa menggoyang sekolahnya, dengan demo dan viral di bebrapa kanal info online. Tetapi ada juga yang menyayangkan fenomena seperti itu, untuk tingkatan sekolah menengah.
Widianto, 51 tahun warga kelurahan Bago Tulungagung, termasuk diantara yang bangga, atas keberanian pelajar SMKN I Boyolangu Tulungagung.
” Hebat…anak anak itu sudah melek informasi, satu diantaranya adalah ketika ingin menyampikan pendapat, bisa dengan cara demo. Apalagi ini adalah sejarah sekolah SMK yang rata rata pelajarnya didominasi putri, Bayangkan mas , yang didemo itu sekolah yang dibelakangnya , komitmenya diketuai mantan kepala dinas pendidikan Tulungagung.
Menyikapi apa yang viral di Tulungagung, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi melalui Kacabdin Tulungagung dan Trenggalek Shindu Widyabadra mengatakan, demo yang terjadi , akibat adanya miskomunikasi antara pihak sekolah dan siswa. Sebelumnya, ratusan siswa menggelar aksi di lapangan sekolah untuk meminta kejelasan aliran dana sumbangan pembangunan tempat parkir. Demo siswa yang digelar di SMKN 01 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, langsung direspon Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur.
” Seperti yang disampaikan oleh pimpinan, sumber pendanaan di sekolah itu ada tiga. Yakni BPOPP dan BOS yang perhitungannya berdasarkan biaya per siswa. BOS dan BPOPP ini hanya cukup untuk operasional. Jadi, kalau butuh tambahan sarana prasarana, peningkatan sarana prasarana bahkan program tambahan, ada sumber tambahan, kata Shindu, Rabu 07/9/2022.
Anggaran sekolah, menurut Shindu, harusnya tidak perlu diketahui siswa, cukup sekolah dan wali murid. Untuk itu pihak sekolah dan komite sudah mengumpulkan wali murid untuk menjelaskan penggunaan dana yang sudah terkumpul.
Ditambahkan, adanya masalah seperti ini, hanya karena pihak sekolah abay dengan garis garis ketentuan. Alasan kedua, karena tidak ada tindakan transparan pada bidang keuangan, dan kalau bicara komite, tentunya diharapkan peran aktif komite itu dengan sekolah dan guru guru personilnya.
Diakhir keterangan Kacadin, pihaknya atas nama organisasi, sudah memberikan teguran keras, hal itu berlaku untuk kepala sekolah, wakaseknya serta dua anggota komite .
Dalam kesempatan itu,disinggung nantinya akan ada evaluasi, baik organisasi serta personil sebagai pembenahan dunia pendidikan khususnya SMU dan SMK di wilayah Tulungagung dan Trenggalek, untuk menjadi lebih baik lagi. (dni)
