Demokrasi Pamekasan Harus Berkedaulatan Hukum

oleh -
Moh.Hanafi

Saya bangga berkiprah di tanah kelahiran dan saya bangga menjadi orang Pamekasan. Tetapi saya bangga bukan karena pencitraan, tetapi terbangun di atas tabiat ketimuran yang membanggakan.

Bangga dengan keindahan Pamekasan, bangga dengan kekayaan alamnya baik di darat maupun di laut dan juga bangga dengan kebesaran sejarah Ki Ronggosukowati.

Tapi seperti yang berulang kali saya sampaikan, yang paling membanggakan dari Pamekasan ini adalah manusia dan konsep kehidupan berbangsanya. Manusia yang ramah, sopan, serta memiliki budi pekerti yang tinggi.

Manusia yang senantiasa mengedepankan kelembutan dan perdamaian di atas kekerasan dan konflik. Mengedepankan persahabatan dan kerja sama di atas permusuhan dan perpecahan, serta mengedepankan nilai-nilai universal kemanusiaan ketimbang memaksakan kepentingan sempit kelompok dan golongan.

Nilai-nilai universal yang kita maksud itulah yang terpatri dalam konsep modern yang disebut demokrasi. Sebuah konsep sosial kemasyarakatan yang hingga kini masih diyakini dan disepakati oleh sebagian besar masyarakat Pamekasan sebagai nilai universal dalam membangun kehidupan kolektif manusia.

Yang paling membanggakan berikutnya adalah bahwa Pamekasan sekaligus mampu mematahkan hipotesis sebagian orang bahwa demokrasi dan Islam adalah dua hal yang paradoks. Argumentasi Pamekasan bukan sekadar dalam bentuk konsep dan teori. Tapi dengan bukti dan realita. Maka jadilah Pamekasan dengan masyarakat muslimnya yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi universal tadi.

Dua hal yang oleh sebagian pihak dianggap “paradoxical” (bertolak belakang). Kenyataannya memang hanya segelintir dari sekian muslim yang mampu mengawinkan keduanya (Islam dan demokrasi). Tapi saya selalu bersemangat, walau diam-diam, ikut beberapa kali menabur benih demokrasi. Entah kenapa, saya sendiri belum terlalu paham kenapa hanya belakangan ini saya paham.

Ternyata itu adalah bagian dari insting alami warga yang menghendaki Pamekasan menjadi bagian dari Kota Demokrasi.

Di mana kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik dijunjung. Seperti, kekebasan berbicara terbuka dan demonstrasi pun di mana-mana terjadi. Kebebasan pers juga demikian, sehingga mengritik pemerintah yang dulu dianggap tabu bahkan menakutkan, kini menjadi biasa bahkan menjadi konsumsi rutin yang menyenangkan.

Barangkali yang paling menggembirakan dari fenomena terbangunnya kehidupan berdemokrasi itu adalah ketika partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi tumbuh dengan semangat yang sangat luar biasa. Hal ini sekaligus menjadikan Pamekasan sebagai Kota Demokrasi.

Sebagai putra Jl. KH. Shinhaji tentu saya sangat wajar bergembira, menjalani hidup di Pamekasan. Saya melihat Pamekasan yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk bereskpresi dan berpartisipasi.

Tentu saja dalam kemajuan dan kemakmuran nanti, saya berharap rakyat Pamekasan tetap terbangun di atas nilai-nilai agama yang memang sejak turun-temurun telah menjadi akar kehidupan masyarakat.

Tapi di tengah harapan itu juga tumbuh kekhawatiran yang besar. Kekhawatiran itu beralasan, karena kasus-kasus mutakhir di Pamekasan memberikan sinyal yang kurang baik, bahkan cenderung menjadi bumerang bagi pertumbuhan demokrasi itu sendiri. Karena Demokrasi bukan hanya kotak suara semata. Kita harus berdiri di pihak mereka yang mencari kehidupan lebih baik. Ketika politik mengajarkan bahwa tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat.

Salah satu fenomena mutakhir yang bisa menjadi ancaman demokrasi adalah terjadinya “transaksi kepentingan”. Hal lain yang mengkhawatirkan adalah terjadi tekanan-tekanan yang mengarah kepada pemaksaan untuk meloloskan kemauan kelompok tertentu. Hal ini akan menjadi kanker dalam tubuh demokrasi, karena dunia demokrasi hanya mengenal kompetisi dan bukan pemaksaan.

Ancaman dan intimidasi untuk memaksakan kehendak lambat laun tapi pasti akan mematikan pohon demokrasi itu sendiri. Hal lain yang paling berbahaya bagi kelestarian demokrasi adalah ketika hukum politik tidak lagi menjadi acuan. Hukum hanya menjadi slogan di atas kertas dan konsep.

Tindakan seperti di atas tidak saja secara moral salah, tapi juga menjadi racun bagi kehidupan berdemokrasi. Saya sungguh mengharapkan bahwa ketidaksetujuan apapun yang terjadi dalam masyarakat hendaknya diselesaikan melalui jalur demokrasi, di mana hukum selalu dikedepankan.

Pada akhirnya kebebasan dalam berdemokrasi bukan kebebasan tanpa batas. Tapi kebebasan yang dibatasi oleh batas-batas hukum yang ada. Di saat kebebasan telah menginjak-injak supremasi hukum maka itu bukan kebebasan, sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat akan dianggap ancaman. Jika ini terjadi maka perilaku One Man Show kembali hidup.

Bahkan lebih berbahaya lagi karena kini terbungkus oleh retorika demokrasi.

Penulis: Moh.Hanafi, pengasuh Pondok Pesantren Attaubah, Pamekasan