Tulungagung, ArahJatim.com – Sudah banyak yang memprediksi sebelumnya, paska penerimaan siswa baru di lembaga sekolah pasti akan timbul masalah. Hal itu akhirnya awal di Minggu awal bulan September 2022, mulai terjawab.
Hal ini sudah terbukti, masalah uang sumbangan, menjadi hal yang pertama memecahkan rekor Tulungagung, dimana ratusan pelajar di SMKN 1 Boyolangu Tulungagung mulai berani melakukan demo, untuk mempertanyakan masalah transparansi iuran di sekolahnya selepas upacara bendera hari Senen 6/9/2022. Hal inilah yang membuat sekolah lain harus mempersiapkan diri, untuk menghadapi hal hal serupa.
Pantauan ArahJatim.com, SMKN III Boyolangu, sekolah kejuruan yang masih dekat lokasinya dengan SMKN I Boyolangu , sudah mempersiapkan antisipasi, terkait hal itu. Pihak sekolah akan terbuka dengan diskusi, bila ada keberatan orang tua siswa terkait dana sumbangan.
Mengenahi masalah sumbangan, atau apapun namanya , di SMKN III sudah menata hal itu. Peran dari komite sekolah, harus menjadi bagian dari suasana tahun ajaran pendidikan seperti itu. Transparansi, akuntabel, dan profesional, menjadi hal yang harus dilakukan lembaga sekolah negeri, yang ada.
Komite Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 03 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, angkat bicara. Ketua Komite SMKN 03 Tulungagung Heri Widodo mengatakan, semenjak menjabat hingga saat ini, dia tetap konsisten melaksanakan tugas dan fungsinya.
Untuk SMKN III Boyolangu, juga banyak menerima ketidak puasan, masyarakat, terkait dana dana tarikan oleh ” sekolah ” tersebut.
“Komite tugasnya membantu program sekolah, mengawasi pelayanan pendidikan,” kata pria yang akrab disapa Kang Jegul ,saat menerima wawancara beberapa awak media di ruang komite, Senin 05/9/2022 sore.
Menurut Jegul, usulan pengadaan dana disuatu sekolah, dilakukan oleh pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Terkait masukan atau usulan , komite tidak serta merta menyetujuinya. Prosesnya Harus dirapatkan dulu dengan sekolah dan intern komite sebelum di putuskan.
Rapat internal komite akan membahas satu per satu program, apakah yang diusulkan sekolah perlu dilaksanakan tahun ini atau tidak. Kalaupun ada keberatan, termasuk dari masyarakat, maka pihak komite akan tegas. Adapun dasarnya dilihat didulukan mana yang lebih urgen.
Pihak Komite SMKN III Boyolangu juga mengungkapkan, mengapa berstatus negeri kok masih menarik sumbangan dari siswanya. Ketua komite Justru minta komitmen pemerintah, termasuk BOS.
Persoalannya dana itu sering terlambat. Kalau terlambat, biaya dari mana. Dari BPOPP sekarang dihitung paket, bukan per kepala. Kapan cairnya tidak jelas. Ini jadi dibebankan ke sekolah.
Hal ini sering dibahas di tingkat sekolah bersama Cabang Diknas Provinsi Jatim. Namun jawabannya hanya akan disampaikan ke gubernur (Jatim) tanpa ada solusi atau tindak lanjutnya. (dni)
