Syafiuddin Tanggapi Inpres Nomor 6 Tahun 2020

oleh -

Bangkalan, Arahjatim.com – Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Indonesia tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) pada tanggal 5 Agustus 2020 yang lalu.

Menanggapi hal itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) H. Syafiuddin Asmoro sebut harus ada turunan dari inpres dan Pemerintah Kabupaten harus segera tanggap dan segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup).

“Menurut saya kepolisian sudah menangkap soal inpres itu. Sekarang harus pemerintah provinsi, kabupaten segera buat perbup. Kalau perda kan masih lama, kalau intruksi bupati atau peraturan bupati itu kan gampang,” ucapnya.

Dirinya sangat mengapresiasi terhadap Kepolisian yang lebih proaktif. Ada beberapa hal tentang rumus, strategi bagaimana pandemi Covid-19 ini bisa segera berakhir.

“Kapolri beserta jajaran di bawahnya mengikuti inpres nomor 6 tahun 2020, yang anggal 5 kemarin sudah dikeluarkan oleh pak presiden terkait bagaimana lebih aktif untuk mendisiplinkan masyarakat,” imbuh Abah Syafi sapaan akrabnya.

Tak hanya itu, kata Anggota DPR RI Dapil Madura tersebut bahwa Presiden memberikan wejangan kepada kepala daerah juga aparat penegak hukum untuk mendisiplinkan masyarakat hingga ada sanksi. Seperti sanksi administratif, sosial dan lainnya.

Menurutnya Inpres ini sangat bermanfaat sekali. Sebab edukasi kepada masyarakat sangatlah penting. Dirinya menekankan supaya Inpres ini tidak hanya berlaku ditingkat perkotaan saja, akan tetapi harus sampai ketingkat bawah.

“Sanksinya yang penting efek jera saja. Jangan sampai memberatkan, sampai orang jadi sakit dari sanksinya. Tapi bagaimana dipola dan disetting sehingga masyarakat tersentuh sampai ke hatinya. Kira-kira begitu,” ujarnya. (fat/rd)