Lumajang, ArahJatim.com –Tanah negara di Dusun Translok, Desa Pandanwangi, Kecamatan Kunir Lumajang, masih berkonflik. Warga yang tergabung dalam Serikat Petani Lumajang (SPL), menggugat tanah yang saat ini hak gunanya dikuasai TNI AU, dan mendesak pemerintah segera menerbitkan sertifikat hak milik bagi warga masyarakat.
Hal itu disampaikan warga yang tergabung dalam SPL di Kantor Bupati Lumajang dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lumajang, pada Rabu (21/11/2018). Lahan yang dipersoalkan warga, yakni rawa seluas sekitar empat ratus hektar yang sampai saat ini berstatus tanah milik negara.
Warga mengklaim memiliki hak, sebab lahan tersebut merupakan lahan peninggalan nenek moyang mereka pascakemerdekaan.
“Akhir-akhir ini dari 400 hektar ada isu bahwa yang 167 hektar sudah terbit sertifikat tapi bukan atas nama masyarakat tapi atas nama purnawirawan tadi, lahan tersebut bukan hanya lahan bersertifikat tapi lahan itu ada juga lahan oloran dan lahan ini sudah dikuasi masyarakat pascakemerdekaan”, kata Abdur Rohim, Korlap Aksi.
Baca juga :
- Antisipasi Banjir Susulan, Puluhan Petugas Pasang Ini Di Kali Asem.
- Bupati Lumajang Tengahi Polemik Pelebaran Jalan.
- Tolak Status Tahanan Kota Mustakim, Massa Geruduk Kejari Lumajang.
“Kalau tidak ada tindakan yang menguntungkan masyarakat, jangan salah kami jika datang dengan massa yang lebih besar lagi. Di SPL saja ada 33.000 anggota mencakup 64 desa dan kita konsisten untuk membela rakyat, karena komitmen kami jika ada saudara yang sakit maka akan sakit semua,” tambahnya.
Pemkab Lumajang merespon, perlu syarat cukup untuk menjadikan tanah tersebut sebagai hak milik.
“Pak bupati minta bukti. Disisi lain kami sendiri juga akan mengumpulkan bukti. Dari bukti itulah akan menjadi pertimbangan pak bupati untuk memutuskan,” kata Sofyanto, Kepala Kesbangpol Lumajang. (rokhmad)
