Kediri, ArahJatim.com – Penyelenggaraan Pra-Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Jawa Timur tahun 2018 kembali digelar. Acara ini dimulai sejak hari Rabu 4 April 2018 dan berakhir hari Jum’at 6 April 2018. Acara yang berlangsung di Hotel Harris Surabaya ini diikuti Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur. Sesuai jadwal, Kabupaten Kediri mendapat waktu agenda paparan pada hari Kamis (5/4/18).
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Kediri Drs. H. Masykuri, MM. didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, H. Supoyo, SH MSi, dan Kepala OPD yang tergabung dalam Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kabupaten Kediri menyampaikan paparan di hadapan Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Shokhif Khoirul Anam yang sekaligus bertindak sebagai narasumber.
Dalam paparannya, tahun 2015 nilai SAKIP Kabupaten Kediri meningkat 6 poin menjadi 51,98 dengan predikat/kategori CC. Kemudian di tahun 2016 nilai SAKIP Kabupaten Kediri meningkat menjadi 61,41 poin dengan predikat/kategori “B”. Peningkatan nilai sebesar 9,43 poin ini menunjukkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome).
“Isu-isu strategis ada 4 yaitu peningkatan daya saing daerah, kesejahteraan masyarakat, pengelolaan lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan. Peningkatan program dan kegiatan terus dilakukan sebagai upaya meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Kediri. Selain itu visi dan misi yang telah dilaksanakan sebagai bentuk komitmen kita mensejahterakan masyarakat,” jelas Shokhif Khoirul Anam.
Shokhif Khoirul Anam dari KemenPANRB menanggapi pemaparan yang disampaikan selama kurang lebih 1 jam oleh Wakil Bupati Kediri. Menurut Shokhif, Kabupaten Kediri harus lebih meningkatkan efisiensi dalam segala hal, seperti efisiensi anggaran, efisiensi waktu, dan efisiensi kinerja.
Selain efisiensi dan e-Government yang sangat menarik dibahas, Kabupaten Kediri sudah mulai menerapkan e-Kinerja, e-Planning, e-SAKIP, aplikasi Sabjo, Apikasi Siapda (Sistem Informasi Administrasi Pendapatan Daerah), Aplikasi Sitamsil (Sistem Tambahan Penghasilan). Dari semua aplikasi dan sistem yang telah diciptakan tersebut, yang terpenting adalah harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Selain efisiensi dan e-Government, Pengolahan data dan Reformasi birokrasi adalah hal yang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera di selesaikan oleh pemerintah Kabupaten Kediri,” pungkas Shokhif. (das)
