Polres Blitar Bentuk Tim Satgas Demi Mendukung Inpres No 6 Tahun 2020

oleh -

Blitar, ArahJatim.com – Guna mendukung pencanangan Inpres No 6 Tahun 2020, tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, Polres Blitar bersama Pemda serta TNI Blitar membentuk Satgas Inpres No 6 Tahun 2020, Senin malam di lokasi parkir Pasar Wling (24/8/2020).

Satgas yang dibentuk ada 5 bidang, yaitu Satgas Patroli, Satgas Pengawasan, Satgas Gakkum, Satgas Pembinaan serta Satgas Publikasi dan Komunikasi.

Kegiatan ini dihadiri Wakapolres Blitar Kompol Himawan, Kepala BPBD Kabupaten Blitar M Cholik, perwakilan Kodim 0808 Blitar, Batalyon 511 Blitar, Muspika Wlingi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan OPD terkait.

Dalam sambutannya, Wakapolres Kompol Himawan menyampaikan 4 poin penting Inpres No 6 Tahun 2020, terkait penegakan disiplin, pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Sesuai Inpres No 6 Tahun 2020 TNI-Polri bersinergi bersama-sama Forkopimda dan masyarakat melakukan tindakan, sesuai dengan tupoksi masing-masing,” papar Kompol Himawan.

Terutama dalam hal penindakan pelanggar disiplin protokol kesehatan 3 M yakni mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Dalam Inpres No 6 Tahun 2020 disebutkan adanya sanksi sosial, administrasi hingga pencabutan izin usaha atau sanksi yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

“Di Kabupaten Blitar sudah ada Perbup No 40 Tahun 2020 yang mengatur sanksi tersebut, namun kami minta agar sanksi dibuat lebih tegas dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Sehingga Kabupaten Blitar yang sekarang di zona orange, bisa segera kuning dan menjadi hijau,” imbuhnya.

Sementara Pemkab Blitar yang diwakili oleh Kepala BPBD Kabupaten Blitar, M Cholik menyampaikan salam dan ucapan terima kasih atas kerja sama dan dukungan TNI-Polri serta Forkopimda, yang selama ini sudah bekerja keras mengendalikan dan mencegah penyebaran Covid-19.

“Terkait penegakan disiplin berupa sanksi yang diatur dalam Perbup No 40 tahun 2020, disahkan sebelum Inpres No 6 tahun 2020 ada. Jika memang diperlukan sanksi administrasi atau sanksi yang lebih tegas untuk mendisiplinkan pelanggar protokol kesehatan,” kata Cholik (mua)