Pengembangan Industri Pertanian Sesuai Mandat Konstitusi Ekonomi

oleh -

Kinerja swasembada beras pernah dicapai pemerintah pada Tahun 1984, dengan angka produksi sejumlah 25,8 ton. Keberhasilan berswasembada beras ini telah membawa Presiden Soeharto kala itu memperoleh penghargaan dari Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) pada Tahun 1985.

Namun, sejak tahun 1970-an, Indonesia yang memiliki sasaran dan tujuan menjadi negara pemasok pangan dunia dengan potensi keragaman sumber daya alam atau hayati sangat besar melupakan kebijakan yang kurang tepat dalam mengimplementasikan mandat konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945. Tidak hanya kesalahan dalam menempatkan kebijakan impor bahan pangan, tapi juga berkaitan dengan penguatan kelembagaan ekonomi atau badan usaha di sektor pertanian pada petani, pekebun dan nelayan. Koperasi Unit Desa (KUD) yang menjadi tumpuan masyarakat di wilayah pedesaan justru banyak yang salah kelola dan terlilit masalah citra (image) publik dengan anonim yang diplesetkan menjadi “Ketua Untung Duluan”.

Opini lainnya:

Diperlukan kebijakan penataan lahan pertanian yang lebih memberikan peluang Indonesia supaya tidak secara terus menerus bergantung pada impor pangan. Tentu saja pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian sangat dibutuhkan dari kalangan Perguruan Tinggi dalam mengatasi permasalahan impor pangan yang terus menjadi polemik ini dengan memberikan penyelesaian (solusi) alternatif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Lebih jauh lagi adalah perbaikan rantai pasok dan distribusi hasil-hasil pertanian yang selama ini tidak memberikan manfaat pada para petani, pekebun dan nelayan. Di tingkat rantai pasok atau jaringan distribusi inilah, proses dan mekanisme yang berkaitan dengan pembentukan harga jual pasar dibutuhkan perbaikan kelembagaan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan impor pangan dan pengusutan luas lahan serta migrasi profesi petani, pekebun dan nelayan, maka mendesak dibutuhkan kebijakan pro-sektor pertanian komplek atau terintegrasi (integrated agriculture industry) dengan melakukan penataan sektor hulu sampai dengan hilirnya. Penataan kelembagaan ekonomi petani, pekebun dan nelayan, terutama pada fungsi-fungsi manajemen, khususnya dalam hal kemampuan membaca/melek keuangan (financial literacy) menjadi keniscayaan atau kunci bagi kesejahteraan masyarakat dalam membangun industri pertanian.

Bukan menjadikan kelembagaan ekonomi petani, pekebun dan nelayan seperti korporasi atau Perseroan Terbatas (PT) yang hanya menjadi milik orang per orang, dan menyejahterakan pemilik modal. Yang lebih prioritas adalah mereformulasi peran dan fungsi KUD secara menyeluruh, termasuk dalam hal pengelolaan rantai pasok dan distribusi pangan (supply chain and distribution). Sebab, inilah yang diperintahkan oleh atau merupakan mandat konstitusi ekonomi yang harus diimplementasikan yaitu membangun usaha bersama berdasar azas kekeluargaan melalui badan hukum Koperasi sebagai perusahaan yang maju dengan penerapan manajemen yang profesional dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal melalui pelatihan dan pendampingan untuk kemakmuran bersama.

Penulis: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi