Blitar, Arahjatim.com – Puluhan orang yang mengatasnamakan Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggeruduk Kantor Pemkab Blitar di Kanigoro. Ini berkaitan dengan kebijakan Bupati Blitar soal penunjukan pengganti Kepala Dinas PUPR yang dinilai menyalahi aturan.
Diketahui, Kepala Dinas PUPR Pemkab Blitar yang lama, Harpriyanto Nugroho mengundurkan diri dan digantikan oleh Puguh Imam Susanto.
Penunjukan ini, oleh GPI dinilai menyalahi aturan, sebab dengan golongan yang disandang saat ini, Puguh masih belum layak untuk menempati posisi Kepala Dinas PUPR. Termasuk nomor SK pengangkatan yang digunakan dua kali.
“Puguh merupakan PNS Golongan 4A. Dinilai menyalahi aturan, karena di Dinas PUPR, ada dua ASN yang memiliki golongan lebih tinggi ketimbang Puguh. Pejabat itulah yang seharusnya ditunjuk sebagai Kepala Dinas,”  teriak Joko Prasetyo, Koordinator GPI, Kamis (06/08/2018).
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan, Pengadaan dan Pemberhentian, Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Blitar, Suyanto mengaku, soal nomor SK yang disebut telah dipakai lebih dari sekali akan diperbaiki.
Suyanto juga membantah bila penunjukan Puguh sebagai pengganti Kepala Dinas PUPR yang lama menyalahi aturan. Puguh diangkat sebagai Kepala Dinas PUPR hanya sementara dan berstatus Pelaksana Tugas.
“Karena sudah sesuai Undang-undang ASN Nomor 5 tahun 2014 Pasal 14 Ayat 1, 2, dan 7. Bahwa Plt bukan Kepala Dinas definitif dan itu pun belum tentu langsung diangkat sebagai definitif. Masih ada asesmen dan tahapan lainnya,” ujar Suyanto.
Usai berorasi dan ditemui pejabat Pemkab Blitar, massa kemudian membubarkan diri. (mua)
