Tulungagung, Arahjatim.com – Proses resmi tahapan penyelenggaraan pemilu kada ( kab/prop ) sudah berjalan beberapa pekan. Ada yang mengejutkan dan diamini oleh KPUD maupun. Bawaslu, tingkat partisipasi warga rendah. Hal itu merujuk beberapa informasi yang digunakan referensi, bila diprosentase, masih dalam kisaran limapuluh persen, dari para pemilih. Hal itu mengacu berdasarkan simulasi bila pilihan dilakukan dalam satu atau dua hari ini. Hal itu terungkap, ketika PWI Tulungagung melakukan diskusi dan kajian, yang mengundang dua Nara sumber, dari lembaga beda. Yang terundang, adalah KPUD dan Bawaslu Kabupaten Tulungagung.
Jumat,11/10/2024, di kantor PWI Tulungagung dilakukan diskusi dan sosialisasi tahapan pilkada 2024 , terhadap wartawan dari berbagai media. Hal ini dikandung maksud, agar peran media bisa membantu dalam proses penyadaran mensukseskan hajatan demokrasi tahun ini.
Hadir ketua KPUD Tulungagung 2024,M.Lutfi Burhani dan ketua Bawaslu kabupaten Tulungagung,Pungki Dwi Puspito.
Ketika ditanyakan, terkait tingkat partisipasi warga terhadap pemilukada yang akan berlangsung 27 Nofember itu, kondisinya masih “anyep-anyep”, kecuali partisipasi dunia medsos dan tim timvtetentu yang terkait dengan posisi calon.
” Seperti yang kita ketahui, kondisinya masih begini begini saja. Sebenarnya ada yang kurang maksimal terkait hal itu. Satu diantaranya adalah gagalnya parpol dalam melakukan pengkaderan secara ideologis dan edukatif. Parpol lebih memilih hal prakmatis, termasuk untuk tumpangan calon, pencarian rekom dan lainya. Seharusnya partai juga menyiapkan kader kadernya untuk ikut merasa menjadi bagian penggerak demokrasi, dalam hal ini, dilibatkan ikut mendesain bagaimana calon pemimpin kedepan.Diakui atau tidak, parpol dalam lima tahun terakhir, hanya prakmatis, untuk agenda rekom partai, pencalonan pilkada dan sebaginya. Hal itu juga berlaku bagi ormas lainya yang kadang berperan tidak jauh beda”, ungkap ketua KPUD Tulungagung.
Dalam penjelasan lanjutan terkait pengawasan, sampai saat ini secara SOP, Bawaslu juga sudah menjalankan tupoksinya. Ketika ditanyakan mengapa sementara ini Bawaslu kurang terkesan mengambil inisiatif, dengan diplomatis ketua Bawaslu menyatakan adanya keterbatasan personil dan keterbatasan regulasi.
” Kami akui banyaknya masukan dari teman teman media membuat kami harus melakukan tindakan, satu diantaranya terkait pengawasan banyaknya media partner calon yang melakukan promotif, dan kadang bersinggungan dengan calon lain, terus terang, kami belum ada regulasi tehnisnya. Untuk itu, kini kami akan membentuk POKJA terkait hal hal dinamis yang harus disikapi.
Sementara terkait kegiatan yang dilakukan secara sinergis, PWI, KPUD,Bawaslu adalah memulai untuk sebuah solusi,bagaimana meningkatkan daya pastisipasi masyarakat, dalam mensukseskan pilkada 2024 di Tulungagung, baik pasangan gubernur dan pasangan bupati.
” Kami mengucapkan apresiasi kepada dua lembaga penyelenggara pemilu di Tulungagung ini, apalagi yang datang adalah ketuanya langsung. Dengan begini, hal hal yang menjadi kebutuhan media bisa langsung terjawab, tidak terlempar lempar sumbernya”, tegas ketua PWI Tulungagung, Wieweko D. yang juga tercatat sebagai wartawan salah satu media nasional. ( don1 )