Bangkalan, ArahJatim.com – Tepat pada perayaan hari jadi kabupaten Bangkalan ke-491, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir ke Bangkalan. Lembaga anti rasuah tersebut menggeledah kantor pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Hal itu sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat struktural. Termasuk, dugaan kasus yang melibatkan bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin.
Pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan KPK, bukan kali ini saja. Sebelumnya, sejumlah pejabat turut diperiksa di gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Tak luput pula, penggeledahan dilakukan di rumah isteri kedua bupati Bangkalan. Hal itu diketahui dari akun instagramnya yang mengarah pada sebuah penggeledahan yang dilakukan KPK.
Pada hari jadi kabupaten Bangkalan, ada dua kegiatan yang terjadwal tanggal 24 Oktober 2022 yakni upacara hari jadi ziarah ke makam agung Arosbaya. Selain itu, kirab budaya HUT Bangkalan ke-491.
Pada saat bersamaan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di kantor Pemkab Bangkalan. Penyidik KPK tiba sekitar pukul 10.00 WIB dengan enam mobil inova dan dikawal polisi bersenjata laras panjang. Pada saat itu juga, bupati tengah ziarah ke makam agung Arosbaya dalam rangka peringatan HUT Bangkalan.
Para penyidik itu langsung naik ke lantai dua kantor Pemkab Bangkalan. Di lantai 2 terdapat ruang kerja Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan ruang kerja Wakil Bupati Bangkalan Mohni. Termasuk, ruang kerja Sekda Bangkalan Taufan Zairiansyah, Asisten dan Staf Ahli Bupati Bangkalan.
Penggeledahan berlangsung selama tiga jam lebih. Usai penggeledahan, penyidik KPK keluar gedung dengan membawa beberapa koper yang dimasukkan ke dalam mobil inova. Tak ada satu pun penyidik KPK yang bersedia menjawab pertanyaan sejumlah awak media. Mereka berlalu begitu saja untuk masuk ke mobil dan meninggalkan kantor Bupati Bangkalan.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan Mohni membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Ruang yang digeledah di antaranya ruang kerja Bupati Bangkalan, ruang kerja wakil bupati dan ruang Sekda.
“Kalau ruangan yang lain saya tidak tahu ruangan mana saja yang digeledah KPK,” kata Mohni.
Mohni mengaku tidak tahu kedatangan penyidik KPK ke kantornya. Sebab, dirinya sedang mengikuti rapat virtual dengan Menteri Dalam Negeri.
“Tidak tahu apa saja yang dibawa mereka dan di ruangan mana saja yang mereka geledah,” ungkap Mohni.
Saat ditanya lebih dalam, Mohni enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya dugaan korupsi yang menyebabkan KPK melakukan penggeledahan pada pemkab Bangkalan.
Dalam komentar sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan bahwa penyidik KPK melakukan giat di Bangkalan. Namun Firli menegaskan pihaknya tidak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Bangkalan.
Firli menjelaskan penyidik KPK memang tengah melakukan kegiatan di wilayah Bangkalan, Jawa Timur. Dia menyebut KPK sedang melakukan pemeriksaan saksi dalam pengusutan perkara.
“Tapi memang KPK melakukan kegiatan di Jawa Timur, dalam rangka pemeriksaan saksi dalam satu perkara. Itu saja,” ucapnya.
Sejak awal, kasus korupsi di Bangkalan memang mencuat sejak bulan Juli lalu. Namun, pejabat di Bangkalan enggan berkomentar terkait kasus itu. Sehingga menyebabkan simpang siur dalam masyarakat. Ada yang menyebut terkait lelang jabatan (Assesment). Ada pula yang mengarah pada kasus dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bahkan, Sekretaris Daerah Bangkalan Taufan Zariansyah pun enggan berkomentar terkait persoalan dugaan korupsi itu. “Saya tidak tahu, tidak tahu. Sudahlah,” alasannya. (Anj/fik)
