Malang, ArahJatim.com – Di tengah gencarnya penggeledahan yang dilakukan KPK di wilayah Kabupaten Malang, ribuan warga masyarakat pesisir pantai Malang selatan melakukan aksi unjuk rasa. Mereka mendukung langkah KPK membersihkan koruptor di wilayah Malang. Di Kantor DPRD Kabupaten Malang, aksi massa yang menamakan diri Masyarakat Perhutanan Sosial Antikorupsi ini, juga mendesak KPK agar mengusut kasus mafia hutan di wilayah Malang.
Sambil mengusung sejumlah spanduk bernada dukungan terhadap tindakan pemberantasan korupsi, massa menggelar aksi long march dari Stadion Kanjuruhan menuju Gedung DPRD Kabupaten Malang. Massa yang melakukan aksi merupakan gabungan dari sejumlah desa yaitu Tambakrejo Sumbermanjing Wetan, hingga Sumberoto Donomulyo.
Dalam orasinya massa menuntut agar KPK secara tegas mengusut dugaan tindakan korupsi terhadap Perum Perhutani yang dinilai mengeksploitasi hutan lindung secara ilegal. Dengan pembangunan tambang dan tambak untuk kepentingan pribadi. Massa juga mempertanyakan dokumen perizinan dan pengalihan pemanfaaatan hutan. Dengan memanfaatkan kedatangan KPK di Kabupaten Malang, massa mendesak agar KPK juga turut serta menangani kasus ini. Saat ini sudah terdapat sekitar 100 sampai 200 hektar dari 400 hektar lahan Perhutani yang di eksploitasi.
Baca Juga :
- KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Malang, Ada Apa..
- Masyarakat Malang Selatan Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan
“Kami mendukung langkah KPK dalam melakukan penindakan tindak korupsi di wilayah Kabupaten Malang. Kami mengimbau KPK juga turun langsung melakukan penyelidikan dalam kasus pengelolaan hutan. Saat ini ada 2,4 juta hektar hutan di tanah Jawa yang dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perhutani. Dan separuh dari luasan lahan itu dalam kondisi tidak terawat dan gundul,” ujar Mohammad Trijanto SH, koordinator umum Gema PS Anti Korupsi Jawa Timur.
Menurut warga setidaknya ada 2,4 juta hektar hutan di pulau Jawa yang dikelola Perhutani yang separuhnya dalam kondisi tidak terawat. Lahan tersebut yang kemudian dimanfaatkan masyarakat pesisir sebagai perhutanan sosial yang tergabung dalam 12 kelompok tani hutan dengan anggota lebih dari 25 ribu orang. (AN)
