Dokter Spesialis Mata Undaan Jadi Saksi Kasus Penistaan

oleh -
dr Lydia Nuradianti ketika bersaksi di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya (Foto: arahjatim/jun)

Surabaya, Arahjatim.com – Lydia Nuradianti, salah satu dokter spesialis mata Rumah Sakit Undaan, dihadirkan sebagai saksi di persidangan atas kasus penistaan atau pencemaran nama baik yang didakwakan pada Sudjarno, Direktur dari RS Undaan, Surabaya.

Lydia dalam perkara ini merupakan Pelapor sekaligus saksi korban. Sedangkan Terdakwa Sudjarno oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dijerat dengan dakwaan pasal berlapis yakni pasal 310 ayat (2) dan 311 ayat (1) KUHP.

Dikatakan Lydia, perkara ini bermula sewaktu ia mendapat Surat Peringatan (SP) dari Sudjarno karena dianggap melanggar prosedur Rumah Sakit dan Etik Profesi, terkait penanganan seorang pasien yang telah melakukan operasi mata.

“Pada akhir Januari Direktur (Sudjarno) memberikan saya Surat Peringatan (SP) yang isinya bahwa saya telah melanggar prosedur kerja dan etik profesi. Dan Saya menolak.” kata Lydia, dihadapan Majelis hakim pimpinan Martin Ginting, di ruang Sidang Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (2/6).

Pasien kata Lydia, mengeluhkan 3 hal terkait kinerja dokter RS Undaan yang dianggap meyalahi prosedur, antara lain tentang Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medis), kemudian yang melakukan operasi adalah perawat bukan dokter, dan yang ketiga, pasien tidak dilengkapi tutup kepala sewaktu proses operasi.

Secara prosedur, Dokter yang bertanggung jawab melakukan operasi mata pada pasien yang komplain itu adalah Lydia. Akan tetapi operasi dikerjakan oleh tenaga medis yang dianggap tidak kompeten.

“Saat saya sedang melakukan operasi pada pasien lain, ada perawat yang masuk melaporkan bahwa (operasi) sudah dilakukan oleh sudara Anggi (Anggi Surya Arsana. Amd.Kep),” kata dia.

Surat Peringatan dari Sudjarno oleh Lydia kemudian disoal. Ia bahkan melaporkan hal itu pada Mejelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Surabaya.

Sesuai keputusan (SK) MKEK Surabaya, Nomor 06/MKEK/IDI-SBY/VII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018, diketahui bahwa Lidya Nuradianti tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

“Bukan karena apa, saya menghormati direktur saya. Namun isi surat itu (SP) mengakibatkan stigma atau cacat pada kehormatan martabat saya sebagai dokter mata, padahal saya tidak melakukannya.” ujar Lydia.

Surat Peringatan yang dilayangkan oleh Sudjarno, menurut Lydia terlanjur viral di kalangan RS Mata Undaan. Oleh sebab itu ia melaporkan terdakwa pada Polisi hingga berlanjut ke meja hijau.

“Kan Suratnya (SP) diberikan ke saya akhir Januari, cuma yang saya heran, orang serumah sakit kok tau semua gitu.” kata Lydia.

Keputusan MKEK Surabaya itu juga dijadikan JPU Gede Willy Pramana sebagai alasan subyektif untuk menguatkan surat dakwaannya.

“Padahal terdakwa (Sudjarno) dalam kapasitasnya sebagai direktur Rumah Sakit Mata Undaan, tidak memiliki kewenangan untuk menilai pelaksanaan etik kedokteran dan menyatakan adanya suatu pelanggaran etika profesi kedokteran,” Kutip bunyi surat dakwaan Willy.

Sementara itu, baik dakwaan JPU maupun Keterangan dari Lydia, dibantah oleh Sumarso, Kuasa hukum Sudjarno. Menurut dia, Keputusan MKEK Surabaya itu masih belum final, karena masih diupayakan banding ke MKEK IDI Pusat. Akan tetapi secara prematur dijadikan JPU sebagai dasar alat bukti di persidangan.

“Putusan Majelis (MKEK Surabaya) itu masih diupayakan banding ke MKEK IDI Pusat. Jadi belum bisa dipakai dasar. Lo kok bisa ini jaksa menyatakan ini sebagai final,” kata Sumarso.

“Lah kalau nanti putusannya tidak terbukti, atau terbukti Lydia yang bersalah sebagai pelanggaran etik. Apa yang terjadi dengan dakwaan ini,” imbuh Sumarso.

Dalam kesempatan yang sama, Nur Yahya yang juga merupakan kuasa hukum Sudjarno menyatakan, sesuai keterangan Saksi Anggi Surya Arsana di persidangan. Ia berani malakukan Operasi mata pada pasien atas mandat dari Lydia.

Menurut Saksi, sambung Nur Yahya Dokter Lydia memberikan mandat secara lisan kepada penanggung jawab OK 5 dan OK 6, (istilah ruangan dalam Rumah Sakit mata Undaan). Untuk melakukan operasi.

“OK 5 (lima) itu disitu ada dua orang penanggung jawabnya. Namanya Bu Mur (tenaga medis) Senior dan Anggi.”terang Nur Yahya.

Akan tetapi, dalam persidangan Lydia membantah dan menyatakan tidak pernah medelagsikan melakukan operasi pada Anggi.

Masalah tersebut sempat dirapatkan oleh Komite Medis RS Mata Undaan, dan merekomendasikan surat peringatan pada Dokter Lydia, Sudjarno selaku Direktur RS Mata Undaan menyatakan dalam SP itu bahwa Dokter Lydia telah melakukan pelanggaran prosedur kerja dan etika profesi.

Selain itu, pihak rumah sakit juga harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 400 juta kepada pasien yang telah melakukan komplain medis.

“Justru kita ini melindungi dokter kok, Lo malah dilaporkan ke Polisi,”.demikian Sumarso. [Jun/Spd].